Jawa Jadi Pusat Kemiskinan Nasional, Ada 12,56 Juta Orang

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Jumlahnya mencapai 12,56 juta orang atau berkontribusi sebesar 52,66 persen terhadap total penduduk miskin nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan secara umum menurun, disparitas antar wilayah masih cukup signifikan.

"Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,56 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa, atau kontribusinya sekitar 52,66 persen terhadap total jumlah penduduk miskin nasional," kata Ateng dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7/2025).

Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kalimantan, dengan angka 0,89 juta orang atau hanya 3,75 persen dari total nasional.

Ateng menjelaskan bahwa hampir seluruh pulau di Indonesia mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin jika dibandingkan dengan September 2024.

Penurunan paling signifikan tercatat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yaitu sebesar 0,22 persen poin. Namun demikian, tidak semua wilayah menunjukkan perbaikan. Maluku dan Papua justru mencatatkan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2025.

"Nah, kecuali di Maluku dan Papua yang persentase dan jumlah kemiskinannya mengalami peningkatan," ujarnya.

BPS juga menyoroti kesenjangan antara kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan di kota berada di angka 6,73 persen, sementara di desa sebesar 11,03 persen.

"Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03 persen," ujarnya.

Menariknya, meski kemiskinan di desa masih tinggi, namun mengalami perbaikan. Persentase kemiskinan di pedesaan pada Maret 2025 turun 0,31 persen poin dibandingkan dengan September 2024. Sebaliknya, kemiskinan di kota justru meningkat sebesar 0,07 persen poin dalam periode yang sama.

Berdasarkan data BPS, indeks kedalaman kemiskinan atau poverty gap index (P1) pada Maret 2025 secara nasional tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan September 2024.

Namun, saat dilihat berdasarkan wilayah, terjadi perbedaan yang cukup mencolok. Di perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan. Artinya, pengeluaran rata-rata penduduk miskin kota makin jauh dari garis kemiskinan. Sebaliknya, indeks ini mengalami penurunan di wilayah pedesaan, menandakan adanya perbaikan kesejahteraan di desa.

Tren serupa juga terlihat pada indeks keparahan kemiskinan atau poverty severity index (P2), yang mengukur sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

"Nah, yang menariknya, jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan," pungkasnya.