Kemenhub Matangkan Aturan untuk 7 Juta Mitra Ojek Online

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengolah dan mematangkan aturan transportasi online atau ojek online (ojol), agar tercipta aturan yang bersifat adil serta berkelanjutan bagi seluruh ekosistem.

"Sebagai regulator di bidang transportasi, kami perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

Aan menuturkan, saat ini ada lebih dari 7 juta mitra ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping pengemudi ojek online, ada juga pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada ekosistem transportasi online.

"Pengaturan terkait ekosistem ini juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasi, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita perlu melihat seluruh sudut pandang dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan," ungkapnya.

Dalam mengadakan diskusi terkait ojek online ini, Kemenhub turut mengundang sejumlah pakar, akademisi, dan pihak aplikator. Beberapa hal yang dibahas, yakni laporan analisis survei dampak kenaikan tarif, bisnis transportasi online, hingga aspirasi para pengemudi ojek online.

Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Adapun, hal itu diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.

Pada kesempatan yang sama, salah satu mitra pengemudi juga turut mengungkapkan aspirasi terkait pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator yang mengindahkan aspek-aspek hukum. Sehingga warga negara dapat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak.

Di sisi lain, Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengemukakan, jika ingin membangun transportasi online berkeadilan maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online.

"Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online, pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri," imbuhnya.