Kemiskinan Struktural: Imbas Upah Rendah hingga Minim Akses Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Kemiskinan struktural menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Lantas, apa yang menjadi masalah adanya kemiskinan struktural?

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa kurangnya kesejahteraan buruh menjadi salah satu pengaruh terjadinya kemiskinan struktural di dalam negeri.

Sebagai informasi, kemiskinan struktural merujuk pada kondisi di mana individu terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sistemik, akibat dari faktor-faktor yang lebih dalam, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya.

Salah satu pengaruh kemiskinan struktural di antara komunitas buruh di Indonesia, Mirah menyebut, adalah penerimaan upah yang rendah pada sejumlah besar pekerja.

Hal ini menjadi isu yang dapat berdampak tak hanya pada buruh, tetapi juga pada pendidikan anak-anak mereka.

“Bagaimana mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik buat putra-putri mereka kalau ada kemiskinan struktural dan sekarang ini kan upah-upah buruhnya juga murah. Misal pada 10 tahun lalu upah buruh itu sangat murah dan masalah tersebut mengantam kesejahteraan buruh. Di sisi lain harapan buruh kan ingin sekali anak-anaknya mendapatkan akses pendidikan sampai mereka serjana,” ujar Mirah kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

“Maka tidak (asing) ketika para pekerja buruh kita itu didominasi lulusan SD dan SMP,” sebutnya.

Upah Buruh Rendah

Mirah lebih lanjut mengatakan, rendahnya upah pada buruh juga menyebabkan akses yang tidak optimal ke layanan kesehatan.

“Lalu bagaimana mereka mendapatkan akses jaminan kesehatan. (Karena mendapat) BPJS kesehatan itu juga bayar. Memang ada Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetapi untuk merubah menjadi PBI satu persaratannya sangat sulit ke arah sana. Jadi mereka ya tetap tidak bisa mendapatkan PBI seperti yang dimaksud. Belum lagi obat-obatan yang kadang tidak ada dan kita harus menebus,” jelasnya.

“Jadi kesehatan mereka sulit, pendidikan mereka sulit, dan yang tambah lagi adalah mereka gak mendapatkan bantuan sosial atau bansos,” tambahnya.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira mengungkapkan bahwa terdapat 4 penyebab terjadinya kemiskinan struktural di Indonesia.

Pertama, adanya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Bhima mengutip data Celios yang menunjukkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 50 juta orang.

“Semakin tajam konsentrasi kekayaan maka kemiskinan struktural nya tinggi, karena sumber daya ekonomi tidak merata,” ungkap Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Penyebab kedua, adalah besarnya kasus korupsi terutama di anggaran infrastruktur dan perlindungan sosial.

“Ketiga, matinya meritrokrasi di semua lini. Anak orang miskin yang punya pendidikan tinggi belum tentu bisa membawa keluarga nya keluar dari kemiskinan. Jadi korelasi antara pendidikan dengan kemiskinan tidak sejalan di Indonesia. Ini karena banyaknya lowongan kerja berdasarkan titipan orang dalam atau nepotisme,” Bhima melanjutkan. Keempat, Bhima menyebut, redistribusi kekayaan yang tidak memiliki sumber yang jelas menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan struktural.

“Indonesia belum punya regulasi yang mengatur pajak kekayaan atau wealth tax. Selain itu tidak ada regulasi spesifik menahan spekulasi tanah, sehingga orang miskin tetap miskin karena tidak punya tanah,” bebernya.

Bhima menilai, saat ini modal Indonesia mengatasi kemiskinan struktural masih belum di optimalkan. “Contohnya soal diskriminasi usia kerja yang membuat korban PHK sulit masuk ke sektor formal karena syarat usia. Akibatnya korban PHK bisa jadi orang miskin baru setelah pesangon habis,” katanya.

“Industri di Indonesia juga lemah, yang seharusnya didukung penuh oleh pemerintah melalui insentif dan transfer teknologi serta perlindungan barang impor,” sebutnya.

Apa Saja Syarat RI Keluar dari Kemiskinan Struktural?

Bhima mengatakan, Indonesia bisa menghapus kemiskinan struktural dengan menekan angka kasus korupsi di area anggaran pemerintah.

Kedua, mendorong industrialisasi yang bersifat padat karya.

“Segera rilis kebijakan pajak kekayaan sebesar 2% dari kekayaan netto (dan) menghapus diskriminasi persyaratan kerja,” katanya.