121.626 PNS Pusat Bakal Pindah ke IKN, Sudah Dapat Surat Undangan?

Sebelumnya, anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Hermanto, mengusulkan adanya pembagian wewenang antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Jakarta.

Dalam pandangannya, IKN Nusantara sebaiknya menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif, sedangkan DPR atau legislatif tetap berada di Jakarta.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) lanjutan bersama dengan pemerintah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dalam Pembahasan DIM RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Hermanto, pembagian wewenang ini akan memungkinkan optimalisasi fungsi Ibu Kota Negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam pandangannya, IKN Nusantara seharusnya menjadi Ibu Kota Negara Eksekutif, sementara Jakarta tetap menjadi tempat berfungsinya lembaga legislatif.

Alasannya, bangunan DPR saat ini tergolong megah dan mewah dibandingkan dengan negara lain yang pernah dikunjungi. Oleh karena itu, konsentrasi terhadap fungsi eksekutif sebaiknya ditempatkan di IKN Nusantara.

"Karena bangunan di DPR di sini ini lebih megah, lebih mewah dibandingkan dengan bangunan Legislatif di negara yang pernah kita kunjungi gitu. Sehingga kita konsentrasi, Ibu Kota Negara yang di IKN itu adalah Ibu Kota Negara Eksekutif," ucapnya seperti ditulis, Selasa (19/3/2024).

Namun, Hermanto juga menyadari bahwa untuk sementara waktu, lembaga yudikatif masih perlu dipusatkan di Jakarta, sampai pemerintah menemukan wilayah yang lebih cocok untuk penempatan lembaga yudikatif di IKN.

Dalam pandangannya, Jakarta memiliki kekhususan dalam hal fungsi legislatif, di mana kota ini menjadi tempat produksi Undang-Undang. Oleh karena itu, Jakarta menjadi titik pertemuan antara fungsi-fungsi negara, termasuk pemerintah, yang bertemu di DPR.

Selain pertimbangan terkait bangunan dan kekhususan fungsi legislatif, Hermanto juga menyoroti akses masyarakat dalam hal legislasi. Menurutnya, Jakarta merupakan kawasan yang nyaman untuk rapat dan masyarakat juga lebih nyaman saat menyampaikan aspirasi ke DPR.

Bandingkan dengan situasi jika masyarakat harus menyampaikan aspirasi ke IKN, tentu akan memerlukan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, aspek penyampaian aspirasi kepada lembaga legislatif dinilainya lebih optimal dengan kawasan seperti Jakarta saat ini, dibandingkan dengan penyampaian aspirasi ke IKN.