Gonjang-ganjing Anggaran Program Makan Siang Gratis, Ekonom: Mending Ditiadakan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji pendanaan bagi program makan siang gratis yang diusung Calon Presiden Prabowo Subianto. Ini dilakukan sebagai salah satu persiapan menjelang transisi pemerintahan ke depan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber dananya masih dalam tahap kajian. Namun, dia menampik kajian dilakukan sebatas pada makan siang gratis tersebut.

"Kalau itu kan masih dalam tahap kajian. Tapi itu selalu jadi hal-hal, bukan hanya makan gratis. Tapi setiap tahun, ada isu apa pun tetap jadi pertimbangan kita dalam mengalokasikan anggaran. Jadi isu-isu yang memang akan berdampak itu dipertimbangkan," kata Dida saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

"Tahun ini ada isu makan gratis, kita ini melakukan antisipasi. Kita lakukan persiapan, tapi belum memasukkannya. Kita masih menunggu proses-prosesnya," sambungnya.

Proses yang dimaksud Dida merujuk pada tahapan Pemilu 2024. Utamanya terkait penetapan Capres yang memenangkan kontestasi politik tahun ini. Dida menyebut, ada banyak opsi pendanaan, termasuk dari pengalihan subsidi energi. 

"Tapi yang pasti, semua opsi itu perlu kita jajaki, dari 100 opsi mungkin kita ambil 10. Tapi kalau tidak dikaji, kan tidak tahu akan bagaimana (kedepannya)," ucapnya.

Diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu ikut menghadiri simulasi makan siang gratis di Tangerang, Banten. Simulasi itu disebut memakai dana sukarela dari pejabat daerag setempat. Artinya, belum ada alokasi khusus untuk membiayai program makan siang gratis ala Prabowo.

Lebih lanjut, Dida mengatakan pemerintah perlu mengkaji juga soal kebutuhan anggaran tahun depan. Misalnya, alokasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantata (IKN).

Dengan begitu, pemerintah belum menentukan dari mana sumber anggaran untuk mendanai makan siang gratis tadi. 

"Kita perthitungkan IKN tahun depan butuh anggaran berapa. Oh ini ada potensi maksi gratis bagaimana ini-ini. Baru sekedar itu, belum terlalu (dalam) kan. Biasanya kalau pemerintah melakukan kebijakan itu ada regalutory impact assessment. Itu belum," bebernya.

Dia kembali menegaskan belum ada penugasan terhadap Kemenko Perekonomian untuk menindaklajuti kajian secara lebih jauh. Dida masih menunggu penetapan capres terpilih secara formal.

"Kalau sudah formal kan tentu kalau dari sisi aparat kita tunggu instruksi. 'Oke ini sudah formal' segala macam ada aspek A perlu kita kaji. Termasuk makan siang gratis perlu kita kaji sampai keluarlah kesimpulan 'oh secara fiskal seperti ini'. Tapi kita tunggu semua formal dan resmi," tuturnya.

"Istilahnya mengantisipasi. Bukan kajian internal. Seperti covid awal-awal semua KL belajar, semua staf kementerian juga belajar. Ini juga sama. Ada banyak faktor yg perlu kita pelajari. Itu satu di antara sekian yang kita pertimbangkan," pungkasnya.