HEADLINE: Siap-Siap 2.500 ASN Pindah ke IKN Agustus 2024, Fasilitas dan Infrastrukturnya?

Pemerintah akan mulai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada Agustus 2024, tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan 12 tower rusun ASN bisa digunakan.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantata (IKN), Danis Sumadilaga menerangkan, 12 tower ASN itu ditarget rampung Juni 2024 mendatang.

"Insyaallah tercapai. Progresnya sampai dengan saat ini sudah sekitar 30 persen," ucap Danis kepada Liputan6.com, Senin (26/2/2024).

Dia menegaskan, khusus kepindahan ASN ke IKN kloter pertama, tower hunian ASN itu yang jadi poin utama. Di sisi lain, ada persiapan dalam konteks pembangunan keseluruhan infrastruktur IKN.

"Pada Bulan Juni 2024 ditargetkan 12 Tower Rusun ASN dan Hankam dengan total 720 unit dapat fungsional," jelasnya.

Perlu diketahui, tower ASN masuk dalam pembangunan infrastruktur batch II IKN. Hingga 22 Februari 2024, pembangunan batch 2 telah mencapai 24,32 persen. Sementara itu, untuk batch I sudah mencapai 76,4 persen. Sehingga totalnya rata-rata mencapai 43,19 persen.

Adapun merujuk catatan Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rusun PNS dan Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 ha.

Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun PNS dan Hankam memiliki total 2.820 unit, dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang.

Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Jumlah itu tampak masih kecil dari rencana pemindahan ASN yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB. Pasalnya, kurang lebih 12 ribu pegawai terdiri dari JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana dari 38 Kementerian/lembaga secara bertahap pindah ke IKN sampai dengan Desember 2024.

Pemerintah akan membuka 225 ribu formasi CPNS 2024 khusus penempatan di IKN. Lantaran masih menunggu proses pengajuan dari tiap kementerian/lembaga, pendaftaran CPNS target bisa dibuka mulai April 2024.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, seluruh kementerian dan lembaga terus melaksanakan rapat koordinasi untuk membuka lebih dari 200 ribu formasi CPNS di pemerintah pusat.

Targetnya, usulan formasi CPNS 2024 khusus IKN itu bisa rampung pada Maret mendatang. Anas bilang, proses verifikasi untuk pengajuan formasi tersebut tak bisa asal agar bisa sesuai dengan arahan presiden.

"Karena kalau enggak nanti arahan presiden nanti talenta digital, dia tetap usulkan tenaga teknis, sehingga nanti kita evaluasi. Ini kita rapat terus dengan kementerian/lembaga terkait, talenta yang akan kita rekrut di rekrutmen CPNS 2024 di Maret nanti," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Kedua, kita perlu verifikasi apakah usulan kementerian/lembaga sesuai dengan target prioritas pemerintah. Kalau tidak sesuai, nanti tetap saja kita perlu formasi baru. Jadi sekarang kuncinya di kementerian/lembaga bersama BKN untuk memverifikasi ketepatan usulan formasi yang disiapkan untuk diumumkan di publik," kata Anas.

Anas memastikan, CPNS yang berada di formasi khusus ini nantinya akan langsung ditempatkan di IKN, baik untuk seleksi sekarang maupun ke depan.

"Jadi kurang lebih 225 ribu totalnya untuk fresh graduate di pemerintah pusat, peruntukannya untuk di IKN. Berarti dari sekarang sejak diumumkan dia sudah untuk IKN. Sehingga ketika suatu saat, tahun depan atau 3 tahun lagi pindah ke IKN, mereka mestinya langsung pindah," imbuhnya.

Meskipun proses pengusulan target rampung Maret, pembukaan formasi CPNS masih tetap bergantung pada kesiapan verifikasi dari masing-masing kementerian/lembaga.

Khususnya, yang secara kualifikasi bukan tenaga teknis dan bisa berdampak terhadap peningkatan produktivitas kinerja. "Targetnya sih Maret, April selesai, bisa dibuka. Berarti ini jauh lebih cepat, biasanya September," pungkas Anas.

Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menjelaskan untuk pemindahan tenaga pendidik yang berstatus ASN atau PPPK ke IKN itu belum menjadi sebuah kebutuhan yang paling pokok.

“Mengingat di dalam IKN itu sendiri yang notabene terletak di satu provinsi dan sebuah kabupaten atau beberapa kabupaten di Kalimantan Timur sudah memiliki guru dan tenaga kependidikan secara mandiri,” kata Satriwan kepada Liputan6.com, Senin (26/2/2024). 

Satriwan menjelaskan, guru itu ada di bawah koordinasi dan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah. Jadi menurut Satriwan lebih baik mengoptimalkan tenaga pengajar dan kependidikan yang sudah eksis selama ini di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.

Jika Terjadi Perpindahan dari Jakarta ke IKN, Bagaimana?

Jika ada perpindahan tenaga pendidik dari Jakarta ke IKN, menurut Satriwan harus mengikuti serangkaian proses sesuai dengan aturan Undang-Undang pemerintah daerah kemudian tentang Undang-Undang ASN. 

“Tentu yang pertama adalah menjadi kebutuhan dan diizinkan oleh pemerintah daerah setempat karena guru tersebut  berada di bawah pengelolaan koordinasi pemerintahan daerah karena guru itu adalah pegawainya daerah. Jadi bukan pegawai pusat itu, kecuali guru di bawah kementerian agama masih sentralistik,” tuturnya.