Kementerian Kelautan Sebut Sanksi Administratif Lebih Ampuh Ketimbang Pidana

Suharta menyebutkan, pihak yang berwenang memberikan sanksi administratif tersebut antara lain Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Dalam implementasinya, Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Sementara Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Untuk diketahui, berdasarkan data KKP, sepanjang tahun 2023, sebanyak 1.177 kasus di bidang kelautan dan perikanan telah dikenakan sanksi administratif dan 56 kasus dikenakan sanksi pidana.

Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif tersebut meliputi; tidak memenuhinya perizinan berusaha; bongkar muat yang tidak sesuai pelabuhan; pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI); Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); tidak memiliki perizinan berusaha/izin habis, dan pelanggaran peruntukan importasi komoditas perikanan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong hilirisasi ikan teri di berbagai daerah. Terbaru, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo meresmikan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Pulau Pasaran, Lampung sebagai sentra hilirisasi ikan teri.

Pulau Pasaran dihuni sekitar 1.500 penduduk dengan pekerjaan utama di bidang usaha perikanan terutama pengolahan ikan teri.

"Hampir 100% masyarakat bekerja di bidang perikanan terutama pengolahan teri. Jadi sudah semestinya KKP hadir di sini dalam rangka memperkuat hilirisasi sesuai dengan potensi Pulau Pasaran," Budi dalam keterangan tertulis, Senin (12/2/2024).

Kampung Nelayan Modern sebagai program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri. Seluruh dimensi tersebut ditata melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan penerapan social engineering.

Karenanya, pada tahun 2023 KKP telah membangun beberapa sarana dan prasarana perikanan dan pendukungnya seperti pembangunan 9 unit kios nelayan, 1 unit sentra kuliner ikan, 1 unit gedung beku portabel suhu chilling kapasitas 10 ton. Kemudian 1 unit rumah pengering ikan higienis kapasitas 500 kg, 1 unit kendaraan berefrigerasi, 4 unit motor roda tiga Tossa, pembuatan gapura, perbaikan jalan umum sekitar 2,4 km, rehabilitasi 1 unit balai pertemuan nelayan, dan 7 titik penerangan jalan umum.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menggandeng eksportir teri dan juga perusahaan makanan lainnya yang diharapkan dapat menjadi off taker bagi pengolah teri Pulau Pasaran.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengapresiasi keberpihakan KKP kepada masyarakat Pulau Pasaran. "Keberadaan off taker diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai tambah dan memperluas akses pasar, baik domestik maupun ekspor," katanya. 

Menurutnya, komitmen tersebut terlihat dari pembagunan Kalamo di wilayah yang menjadi gerbang Pulau Sumatera tersebut.

"Saya bersukur aspirasi masyarakat yang kita bahas di Komisi IV tertunaikan dengan hadirnya Kalamo (Pulau Pasaran) ini. Mari kita jaga dan rawat bersama," tutur Sudin yang turut hadir di peresmian Kalamo.