Sukses

Beras Tak Langka, Ternyata Melimpah di Pasar Tradisional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah terkait isu yang beredar yang menyebutkan beras langka di ritel modern dan di pasar tradisional.

Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah terkait isu yang beredar yang menyebutkan beras langka di ritel modern dan di pasar tradisional.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa, menegaskan, sebenarnya tidak terjadi kelangkaan beras. Menurutnya, beras masih tersedia banyak di pasar tradisional.

Namun memang di ritel modern beras jenis premium sudah tidak banyak dijual, karena harga ditingkat produsennya mahal sehingga pihak ritel tidak berani untuk menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Apakah terjadi kelangkaan? sebenarnya tidak terjadi kelangkaannya untuk di ritel modern itu menerapkan sangat patuh pada HET. Jadi, ritel modern itu dari pasokannya sudah mendapatkan harga yang melebihi HET, sehingga mereka tidak berani menjual," kata Ketut Astawa kepada Liputan6.com, Jumat (23/2/2024).

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pangan, maka ritel modern dalam dua minggu terakhir ini sudah di distribusikan Beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan akan dipercepat.

Bapanas pun mengaku ada sedikit masalah yang berkaitan dalam distribusi beras SPHP di lapangan, misalnya terkait kemasan dan lainnya. Namun, pihak Bulog sudah menyelesaikan permasalah tersebut untuk mempercepat distribusinya.

"Apakah ada kendala? Ya tentu ada masalah sedikit-sedikit terkait kemasan dan sebagainya. Namun Bulog sudah mengambil langkah-langkah untuk perkuatan dan percepatan distribusi. Sehingga dalam minggu-minggu ini akan terjadi penguatan distribusi ke ritel modern yang diberikan yaitu berupa beras SPHP," ujarnya.

Selain ke ritel modern, Pemerintah juga menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia. Tujuannya agar kebutuhan beras bagi masyarakat dapat terpenuhi.

"Kita juga melakukan SPHP di pasar-pasar tradisional. Kalau di lapangan di pasar tradisional beras itu banyak tidak ada kurang beras," pungkasnya. 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Kementan Bongkar Biang Kerok Harga Beras Mahal, Padahal Stok Berlebih

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) bongkar dugaan terkait harga beras yang terus mahal, padahal hasil produksi beras sejak akhir 2023 masih menunjukan angka surplus.

Direktur Serealia Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab mengatakan, gejala El Nino memang sangat berdampak terhadap tingkat produksi padi dan beras. Namun, produksi beras nasional pada akhir 2023 masih surplus.

Surplus tersebut diperoleh dari hasil produksi beras sepanjang tahun lalu yang sebesar 30,96 juta ton. Plus tambahan alokasi impor beras sekitar 2,7 juta ton.

"Sehingga kita punya beras di tahun 2023 sebanyak 33,6 juta ton beras. Sementara kebutuhan di tahun 2023 hanya sekitar 30,62 juta ton. Artinya kita masih punya carry over dari 2023 untuk 2024 hampir sekitar 3 juta ton beras," kata Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Kamis (22/2/2024).Sementara pada awal 2024, ia melanjutkan, tambahan stok beras nasional berada di kisaran 1,31 juta ton. Itu berasal dari hasil produksi petani 910 ribu ton plus impor 400 ribu ton.

"Kalau ditambah carry over-nya, maka kita punya sekitar 4,31 juta ton beras. Artinya apa, kalau kita punya 4,31 juta ton beras, kebutuhan kita hanya 2,5 juta ton, harusnya di bulan Januari kita tidak sulit. Artinya beras itu cukup," terang Ismail.

 

3 dari 4 halaman

Kementan Heran

Ismail lantas heran kenapa harga beras mahal dan stoknya langka. Padahal menurut catatannya stok beras nasional masih surplus di Januari 2024.

"Sekarang kita kurang mempunyai pencatatan terhadap logistik. Ini artinya kemana larinya ini (beras), sehingga beras kita pun sampai sekarang masih cukup mahal dan agak sedikit sulit," ucap dia.

"Karena mungkin bukan masalah tidak ada beras, tapi ada perpindahan stok beras kita yang semula ada di ritel-ritel sudah berpindah ke rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen," imbuhnya.

Distribusi Beras

Oleh karenanya, Ismail usul agar dilakukan survei terhadap distribusi atau perpindahan beras dari tingkat produsen dan ritel menuju konsumen akhir.

"Ini perlu juga ada survei yang sangat singkat untuk mengetahui seperti apa perpindahan stok beras kita yang semula ada di tingkat produsen atau ritel, pindah kepada tingkat konsumen," ujar Ismail.

4 dari 4 halaman

Stok Beras Menipis dan Harga Melonjak, Pengusaha Sebut Perlu Operasi Pasar

Masyarakat tengah diramaikan dengan pasokan beras yang langka di supermarket. Bahkan, beberapa supermarket tidak memiliki stok beras sama sekali. Di sisi lain, ada ketersediaan beras di pasar tradisional tetapi dengan harga yang melonjak. 

Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira menuturkan, menurunnya stok dan kenaikan harga beras salah satu bisa disebabkan oleh aktivitas bazar yang digelar sejumlah calon legislatif selama periode Pemilu bulan lalu.

"Kalau saya lihat terkait beras itu kita kemarin habis Pilpres dan pemilihan calon legislatif ya, mungkin banyak dari para caleg itu mengadakan bazar-bazar beras murah yang menyebabkan pembelian meningkat, tapi stok langsung di masyarakat kian menipis,” ungkap Anggawira kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Angga menyarankan, bila ketersediaan semakin menipis dan lonjakan harga beras belum menunjukkan tanda akhir, baiknya Pemerintah mulai mempertimbangkan untuk melakukan operasi pasar.

"Cadangan beras dari Bulog mungkin juga bisa langsung disalurkan,” ujar dia.

"Salah satu yang paling efektif memang dari operasi pasar, sulit cara lain untuk menurunkan harga. Juga agar harga beras bisa disesuaikan dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau,” ia menambahkan.

Terkait alternatif lain salah satunya penambahan impor beras, Angga melihat, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).

"Karena kalau harus impor dan lain sebagainya hanya BULOG yang bisa melakukan. Tapi (dalam menjaga keseimbangan stok dan harga) bisa dilakukan oleh Pemerintah,” imbuhnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.