Untung Gede, Pendapatan Orang Indonesia yang Kerja di AS Naik 500%

Liputan6.com, Jakarta - Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap ada peningkatan pendapatan yang signifikan dari dari orang Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat (AS). Pendapatannya disebut bisa meningkat hingga 500 persen.

Amalia menerangkan, peningkatan pendapatan itu atas perbandingan dari pendapatan seseorang jika bekerja di Indonesia dengan bermigrasi dan bekerja di Amerika Serikat. Hal ini, kata dia, tertuang dalam laporan yang dirilis Bank Dunia.

"Jadi low skilled migrant aja juga yang tadi membuktikan bahwa masyarakat atau manusia itu pindah ke negara lain karena ingin mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih tinggi, 500 persen daripada dia tetap tinggal di Indonesia," tuturnya dalam Pencadangan Satu Data Migrasi Internasional, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Menurutnya, persentase ini termasuk yang paling tinggi jika dibandingkan dengan migran lain yang berasal dari negara selain Indonesia. Meski, ada beberapa faktor lain yang turut berpengaruh.

Amalia mengacu pada laporan World Development Report 2023 yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dalam laporan tercatat bahwa migrasi paling banyak dilakukan oleh penduduk dari negara berpenghasilan menengah dan rendah ke negara yang lebih baik.

Dampak migrasi ini, disebut tidak hanya berpengaruh pada tingkat ekonomi. Tapi juga tingkat sosial. Tak hanya bagi negara tujuan, tapi juga negara-negara yang dilalui atau transit.

2 dari 4 halaman

Penurunan Angka Kemiskinan

UMP DKI Jakarta 2023 Resmi Naik Menjadi Rp 4,9 Juta — Pekerja tengah melintas di kawasan Kendal, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4,9 juta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Amalia mencatat, migrasi yang dilakukan juga berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di negara asal. Asumsinya, dengan kenaikan nilai pendapatan, maka keluarga migran di negara asal akan turut menerima manfaatnya.

"Dari sisi remitansi laporan Bank Dunia juga menunjukkan bahwa uang yang dikirim oleh pekerja migran ke keluarganya ternyata berdampak terhadap penurunan kemiskinan di negara di mana keluarga tersebut tinggal," ungkap Amalia.

Amalia menerangkan, keputusan migrasi tadi ternyata bukan untuk pendapatan pribadi saja. Melainkan, berpengaruh positif juga bagi keluarga orang yang berpindah tempat kerja tersebut.

"Jadi artinya selain dia itu bermigrasi karena untuk kebutuhan hidupnya sendiri, untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik tetapi ternyata ini memberikan dampak lanjutan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Karena gajinya ditransfer ke keluarganya tersebut dan keluarganya bisa keluar dari jebakan kemiskinan," bebernya.

3 dari 4 halaman

BPS dan PBB Gandengan Perkuat Data Migrasi Internasional

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah berupaya untuk memperkuat data migrasi Indonesia maupun internasional. Nantinya, data ini akan terintegrasi sebagai acuan pembuat kebijakan terkait migran.

Penguatan data ini dituangkan dalam Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) atas kerja sama BPS dan International Organization for Migration (IOM), bagian dari PBB untuk migrasi.

Deputi Bidang Peningkatan Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum berharap SDMI bisa jadi rujukan untuk membuat kebijakan yang tepat terkait migran Indonesia dan internasional. Maka, diperlukan data yang terpadu dan berkualitas yang diharapkan dapat dihasilkan melalui SDMI.

“Salah satu hambatan dalam pembuatan kebijakan terkait migrasi internasional selama ini adalah karena kesulitan memperoleh informasi dan data yang akurat," ungkap dia mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Sementara itu, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai, perlu adanya integrasi data yang telah tersebar di berbagai lembaga dan organisasi mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Integrasi data terkait migrasi internasional perlu didukung dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan sistem yang terpadu untuk memperkuat tata kelola dan manajemen data yang lebih baik.

“Untuk menciptakan migrasi internasional yang aman, tertib, dan teratur, dibutuhkan komitmen kementerian/lembaga terkait untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama melalui SDMI, sehingga menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi," kata dia.

"Dengan demikian, memberikan fondasi yang kuat bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berbasis bukti” sambungnya.

Informasi, SDMI dikembangkan dan diperkenalkan sejak tahun 2019 melalui rangkaian pertemuan konsultasi dan koordinasi. Sepanjang tahun 2023 ini, berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan.

Misalnya, pertemuan koordinasi awal, pertemuan konsultasi ke kementerian dan lembaga kunci, pertemuan dengan pemerintah daerah, pembangunan rancangan cetak biru dan peta jalan SDMI, penyusunan ringkasan kebijakan, penyusunan panduan konsep dan definisi SDMI, pembangunan portal, serta penyelenggaraan pelatihan terkait migrasi dan pembinaan penyusunan metadata dan standar data.

4 dari 4 halaman

Blueprint SDMI 2023-2028

Kepala Misi IOM Indonesia Jeffrey Labovitz menegaskan pentingnya inisiatif SDMI untuk mewujudkan migrasi yang terkelola dengan baik dan berbasis bukti. Mulai tahun ini, pihaknya turut bekerja sama untuk menyusun cetak biru atau blueprint SDMI Indonesia.

“Manajamen migrasi yang baik dapat tercipta melalui implementasi kebijakan migrasi yang komprehensif, koheren, dan mengacu kepada hasil jangka panjang, hal ini sulit untuk diimplementasikan tanpa adanya bukti dan data yang mumpuni. Dalam hal ini, IOM telah berkolaborasi dengan BPS dan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) dalam menyusun usulan rancangan Cetak Biru dan Peta Jalan SDMI 2023-2028 demi menyiapkan strategi yang jelas dalam pengembangan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi SDMI.”

Kegiatan ini menjadi langkah awal implementasi SDMI dan diharapkan dapat mendorong dialog dan diskusi lebih lanjut untuk realisasi SDMI dengan mempertimbangkan ruang lingkup pengumpulan dan pengunaan data migrasi internasional di Indonesia.

Kemudian, pembagian peran dan tanggung jawab antar kementerian dan lembaga yang terkait, mekanisme koordinasi melalui forum SDMI, hingga aspek-aspek teknis, seperti pelindungan data pribadi, serta sistem pendukung interoperabilitas data yang dapat disepakati bersama.