Koperasi Simpan Pinjam Rawan Korupsi, Kemenkop UKM Bisa Apa?

Zabadi mencatat, ada kecenderungan jumlah KSP berkurang dari sisi kuantitas dari tahun ke tahun. Tercatat jumlah KSP saat ini sebanyak 18.157 unit.

“Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah menitikberatkan pada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas koperasi dilakukan dengan berbagai strategi kebijakan, di antaranya mendorong restrukturisasi serta modernisasi koperasi,” kata dia.

Di negara maju, pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan oleh Bank Sentral (Eropa) atau Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, oleh lembaga pengawas khusus seperti di Amerika Serikat (AS), yang dilakukan oleh NCUA (National Credit Union Administration) yang berdiri sejak 1934.

“Model NCUA dianggap sebagai pilihan yang baik, karena membuka peluang dan meningkatkan partisipasi Gerakan Koperasi atau industri dalam pengawasan. Pola seperti itu yang kita ingin adopsi di masa mendatang,” ungkap Zabadi.

Sebelumnya, Pengamat Koperasi sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto, mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang merumuskan Peraturan OJK soal kelembagaan keuangan koperasi. Dimana didalamnya ada banyak hal yang secara landasan filosofis banyak dilanggar dan berpotensi merugikan bagi koperasi.

Salah satunya adalah tentang pemggunaan terminologi transformasi kelembagaan koperasi simpan pinjam, menjadi lembaga koperasi jasa keuangan.

"Istilah transformasi koperasi sebagai lembaga jasa keuangan ini sudah salah terminologi. Koperasi itu bentuk badan hukum persona ficta yang sama kedudukanya dengan badan hukum bisnis seperti halnya Perseroan," kata Suroto, Senin (23/10/2023).

Suroto menjelaskan, koperasi itu di semua negara boleh menyelenggarakan kegiatan di bidang keuangan tanpa batasan baik itu dibidang simpan pinjam, asuransi, pegadaian, kepialangan, penjaminan dan lain lain.

Justru di bidang asuransi misalnya, koperasi itu banyak berperan. Perusahaan koperasi asuransi itu justru menjadi usaha paling banyak masuk deretan 300 koperasi besar dunia dari jenis atau sektor koperasi. Jumlahnya mencapai 30 persen lebih. Sebab, prinsip kerja mutual dan praktik solidaritas dari bisnis asuransi ini berkesesuaian dengan misi koperasi.

Menurutnya, arah dari RPOJK soal proses transformasi koperasi, terutama simpan pinjam menjadi lembaga jasa keuangan ini sudah cacat secara epiatemologis, kurang dipahami aspek filosofinya.

"Ini juga justru potensi merusak citra koperasi yang secara definisi adalah sebagai lembaga milik anggota yang dikelola dan dikendalikan secara otonom dan demokratis," ujarnya.

Tak dipungkiri, kata Suroto memang selama ini praktik lembaga keuangan koperasi di Indonesia itu masih berkutat di sektor simpan pinjam.

"Kenapa sektor keuangan lainya tidak banyak dikembangkan dengan basis koperasi, karena regulasi maupun kebijakan pemerintah dan lembaga otoritas yang mengatur sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu memang masih belum banyak merekognisi dan membuat aturan penjelasnya," katanya.