Sukses

3 Alasan Utama Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke IKN Nusantara

Keputusan untuk memudahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dilandasi oleh sejumlah alasan yang kuat. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia saat ini berdomisili di Pulau Jawa.

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantasn Timur.

"Masih ada yang bertanya kepada saya,Pak Kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya," ujar Jokowi dalam acara Groundbreaking Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI) di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Keputusan untuk memudahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dilandasi oleh sejumlah alasan yang kuat. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia saat ini berdomisili di Pulau Jawa.

"Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta dan 56 persen itu hidup di Jawa," tegas Jokowi.

Kedua, perputaran uang secara nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terutama ibu kota Jakarta.

"PDB ekonomi perputaran ekonomi kita 57 sampai 58 persen ada di pulau Jawa. Terutama di Jakarta, sehingga beban pulau Jakarta itu memang sudah diluar kapasitas yang dimiliki," bebernya.

Ketiga, pemerataan perekonomian dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini merupakan cita-cita besar dari Bung Karno maupun presiden lainnya.

"Sejak presiden pertama Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta," ucapnya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Jokowi secara diam-diam membentuk tim khusus untuk mewujudkan amanat para presiden. Diakuinya, tim khusus ini sudah ada dibentuk sejak sembilan tahun lalu.

"Dan akhirnya setelah 6 tahun studi, itu di kalkulasi, dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya kita putuskan ibu kota yang baru Ibu Kota Nusantara," pungkas Jokowi disambut antusias masyarakat yang hadir.

Reporter: Sulaeman

SUmber: Merdeka.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi Groundbreaking Kantor BI di IKN, Pede Investor Makin Berdatangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan proses peletakan batu pertama, atau groundbreaking pembangunan kompleks kantor Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (2/11/2023).

Dengan adanya Kantor Bank Indonesia di IKN, Jokowi optimistis itu bakal turut mendongkrak kedatangan investor baru. Pasalnya, ia menilai kehadiran bank sentral di ibu kota baru akan menumbuhkan kepercayaan publik internasional kepada proyek tersebut.

"Kalau BI sudah mulai membangun, mau apa kita? Karena yang pegang uang semuanya ada di bank sentral kita. Sekali lagi, keberadaan kantor BI di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia usaha dan investor," ujar Jokowi.

"Karena otoritas moneter perbankan telah ada dan siap mendukung IKN, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di IKN. dan groundbreaking ini membuktikan kesungguhan komitmen kita, kesiapan kita untuk membangun IKN menjadi ibu kota yang berkelas dunia," ungkapnya.

Kompleks Kantor Bank Indonesia ini jadi proyek ketujuh yang didatangi Jokowi dalam kunjungannya di IKN pada 1-3 November 203. Rencananya, akan ada 10 proyek senilai Rp 12,5 triliun yang dilakukan groundbreaking oleh RI 1 selama tiga hari tersebut.

3 dari 3 halaman

Deretan Proyek yang Dibangun

Pada Rabu (1/11/2023) kemarin, Jokowi diketahui telah melangsungkan proses groundbreaking untuk beberapa proyek di IKN. Antara lain, bandara VVIP atau Bandara Nusantara, Mayapada Hospital Nusantara, Superblok Pakuwon Nusantara, Nusantara Intercultural School, dan Rumah Sakit Hermina Nusantara, dan revitalisasi SDN 020 Sepaku.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, porsi pemerintah dalam pembangunan di IKN tidak akan sebanyak dibanding sektor swasta, dimana porsi pembangunannya empat kali lebih besar.

"Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai, 20 persen untuk Infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN. Dan, 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta," tuturnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini