Lewat Inovasi Alat Uji Gas Valve, PLN Indonesia Power Kawal Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta PLN Indonesia Power mendorong pegawainya untuk melakukan inovasi, khususnya dalam mengakselerasi program transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, kebijakan sektor ESDM saat ini berpihak pada transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan industri.

"Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan energi terbarukan yang terjangkau, serta kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan," kata Arifin, Selasa (3/9/2023).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, mengahapi tuntutan transisi energi, PLN IP mendorong seluruh lapisan Insan PLN IP untuk selalu berinovasi dan terus meningkatkan kinerja dalam mengakselerasi transisi energi.

"Karena bagi kami menjalankan peran di hulu sistem kelistrikan dan juga terus mengakselerasi Transisi Energi adalah suatu kebanggaan," ujarnya.

Menurut Edwin, insan Indonesia Power pun telah mengambil peran penting dalam perkembangan energi khususnya sektor kelistrikan. Hal terbukti dengan diraihnya tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Indonesia Joko Widodo pada Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke 78.

Penghargaan tersebut diterima karena dinilai berkontribusi dan berperan aktif dalam bidang penanganan gangguan gas valve pembangkitan dengan alat uji gas valve yang bernama Service Tool Solenoid Operated Gas Admission Valve (STOGAV).

2 dari 4 halaman

Pemakaian Gas

PLN Bakal Jadi Pemain Besar Carbon Trading di Bursa Karbon Indonesia — PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi.

Alat ini dapat menurunkan EFOR dan meningkatkan EAF pembangkit serta berfungsi menguji kinerja gas valve sehingga dapat diketahui keandalan dari gas valve. Dengan STOGAV pula pemakaian gas menjadi optimal dan meningkatkan keandalan pembangkit gas yang menjadikannya lebih ramah lingkungan dan rendah emisi karbon.

Edwin mengungkapkan, anugerah yang diterima salah satu enjiner terbaik PLN IP ini, merupakan keberhasilan korporasi dalam mendoktrin seluruh Insan PLN Indonesia Power untuk optimal dalam menjalankan perannya sebagai pemasok utama kelistrikan Tanah Air dan aktor dalam mendukung Pemerintah dalam mengakselerasi Transisi Energi.

"Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri ESDM atas anugerah yang diberikan kepada salah satu enjiner kami, secara korporasi kami akan selalu mendukung upaya Pemerintah khususnya dalam bidang ESDM," ungkap Edwin.

Adapun enjiner atau pegawai PLN Indonesia Power yang menerima penghargaan adalah Rini Anto Saputro dari PLN IP Bali PGU. Dirinya menerima anugerah Satyalancana Pembangunan yang disematkan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

3 dari 4 halaman

Sri Mulyani Batal Kucurkan PMN Rp 10 Triliun ke PLN, Ini Gara-garanya

Belakangan ini marak beredar informasi di media sosial terkait pencurian listrik oleh tetangga. Tentunya kasus pencurian listrik seperti ini dapat membahayakan keselamatan bagi pemilik rumah yang dicuri maupun rumah yang mencuri. (Dok. PLN)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk membatalkan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 10 Triliun bagi PT PLN (Persero). Kemenkeu akan menelaah kembali terkait keperluan suntikan modal tersebut.

Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja antara Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI. Rencana PMN Rp 10 Triliun itu bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.

"PLN dan Bina Karya untuk tahun 2023 belum dapat disetujui. Jadi masih akan dilakukan penelaahan dan evaluasi serta urgensi dari PMN kepada keduanya ini," kata dia dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Usulan PMN PLN

Diketahui, usulan PMN kepada PLN adalah Rp 10 Triliun. Serta, ada usulan kepada Bina Karya sebesar Rp 500 miliar. Bina Karya sendiri tengah diproses menjadi Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) IKN Nusantara.

"Untuk Bina Karya ini akan menjadi badan usaha milik otorita nanti untuk melaksanakan tugas-tugas dari otoritas IKN," jelasnya.

Hal ini dipertegas oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel saat membacakan poin-poin kesimpulan. "Pemerintah tidak melaksanakan PMN Tunai pada APBN Tahun 2023 kepada PLN sebesar Rp 10 triliun dan Bina Karya sebesar Rp 500 Miliar," ucapnya.

Selain dua BUMN tadi, Sri Mulyani juga melaporkan soal batalnya PMN untuk Waskita Karya senilai Rp 3 triliun. Pasalnya, Waskita tengah menjalani restrukturisasi, sehingga belum bisa disuntik modal negara. Sebagai gantinya, pengerjaan proyek Waskita akan ditangani oleh Hutama Karya melalui PMN di tahun 2024.

4 dari 4 halaman

PMN Rp 42 Triliun ke 11 BUMN

20151101-Penyimpanan Uang-Jakarta — Tumpukan uang di ruang penyimpanan uang BNI, Jakarta, Senin (2/11/2015). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan dengan nilai di atas Rp2 M pada bulan September mengalami peningkatan . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat menyuntik modal dengan total Rp 42 triliun ke 11 BUMN. Ini terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.

Keputusan diambil dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Salah satu kesepakatannya adalah alokasi uang negara ke 11 BUMN tadi.

Sebagai rinciannya, PMN Tunai dari APBN TA 2023 dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,8 triliun, AirNav Indonesia sebesari Rp 659,19 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG sebesar Rp 3 triliun.

Lalu, PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 1,53 triliun, PT Len Industri sebesar Rp 1,75 triliun, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney sebesar Rp 1,01 triliun.

Sementara itu, untuk PMN Non Tunai dari APBN TA 2023, diantaranya dialokasikan kepada AirNav Indonesia yang mendapat Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 894 miliar, ASDP Indonesia Ferry berupa BMN senilai Rp 388,56 miliar, Brantas Abipraya berupa BMN senilai Rp 211,98 miliar, Pertamina berupa BMN senilai Rp 49,49 miliar, dan Sejahtera Eka Graha berupa BMN senilai Rp 1,22 triliun.

Kemudian, ada PMN Non Tunai berupa konversi piutang yang dialokasikan untuk Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) alias ID Food senilai Rp 2,56 triliun dan Len Industri senilai Rp 456,25 miliar.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani berharap proses kucuran modal negara ini bisa rampung sebelum 31 Desember 2023 memdatang.

"Agar BUMN tersebut yang akan menerima PMN yang tunai maupun yang non tunai dapat melanjutkan program dan proyek yang ditetapkan sesuai penugasan pemerintah," jelasnya.