Gawat, Industri Tekstil Jawa Barat Juga Terancam Bangkrut Gara-Gara TikTok Shop Cs

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mencatat praktik jual barang murah atau predatory pricing di social commerce TikTok Shop Cs makin nyata. Kini, giliran industri tekstil di Jawa Barat yanh terancam bangkrut.

Sebelumnya, Pasar Tanah Abang dikabarkan sepi pengunjung karena banyak pelanggan beralih ke pembelian secara online. Masalah lainnya, saingan produk lokal di pasar online adalah produk impor dengan harga yang jauh lebih murah.

Teten Masduki menyebut, beberapa pelaku usaha tekstil di Kabupaten Bandung terancam berhenti produksi hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kami bersama para pelaku industri pakaian jadi dan tekstil membahas tentang hal ini dan memang ada penurunan yang cukup drastis karena pelaku UMKM yang memproduksi pakaian muslim, kerudung, pakaian jadi yang dijual di pasar grosir seperti Tanah Abang, ITC Kebon Kelapa, Pasar Andir terpantau anjlok. Akibatnya permintaan terhadap pakaian, kain, dan tekstil menurun drastis," ujarnya mengutip keterangan resmi, Senin (25/9/2023).

Dalam diskusi tersebut hadir sejumlah pelaku usaha tekstil terdiri dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Paguyuban Textile Majalaya, dan KADIN Kabupaten Bandung.

Teten mengatakan, produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi soal harga yang tidak masuk Harga Pokok Penjualan (HPP) pelaku UKM/IKM tekstil yang tidak mampu bersaing.

"Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah," kata Teten.

2 dari 4 halaman

Aturan Segera Terbit

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengunjungi industri tekstil di Jawa Barat. Teten mengatakan, sejumlah pengusaha tekstil di Kabupaten Bandung terancam berhenti produksi hingga melakukan PHK. (Dok KemenkopUKM)

Dia mencatat, perlu adanya jaring pengaman bagi UMKM. Terkait aturan, kewenangan ini ada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Presiden Joko Widodo pun sudah mengatakan secepatnya ada Undang-Undang yang mengaturnya.

"Presiden sudah menyampaikan akan meninjau kembali perdagangan online, yang dalam waktu dekat akan dibahas. Itu termasuk yang sudah kita usulkan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 kan sudah selesai tinggal ditetapkan saja," kata Teten.

Tak hanya itu, MenKopUKM juga merasa perlu ada HPP khusus di produk tekstil. Sebab di China sendiri, mereka menerapkan model barang masuk di sana tidak boleh di bawah HPP. "Kalau kita terapkan itu, bisa melindungi industri dalam negeri," kata MenKopUKM.

3 dari 4 halaman

Penurunan Produksi dan PHK

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini perdagangan global memang sedang tidak baik-baik saja. China yang merupakan produsen atau manufaktur besar dunia, banyak barangnya yang tak terserap di negara-negara besar seperti di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Sehingga mereka berusaha mencari pasar baru yang trade barrier-nya lemah.

"Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan market, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar nomor empat dunia. GDP kita masih lebih baik dan inflasi Indonesia cukup terkontrol dibanding negara lain. Tak heran Indonesia dibidik menjadi salah satu pangsa pasar. Jika tidak pintar-pintar memasang trade barrier, ekosistem ini akan hancur berimbas ke hulu," katanya.

Selanjutnya Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman menambahkan, adanya serangan impor yang harganya di bawah pasar, mendorong rendahnya permintaan termasuk yang terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Imbasnya terjadi penurunan produksi bukan cuma 1 atau 2 pabrik, bahkan ribuan. Ditambah dampak pengangguran bahkan hingga jutaan," ucapnya.

4 dari 4 halaman

Kesulitan Menjual

Salah satu pelaku usaha, Pemilik PT Santosa Kurnia Jaya, Dudi Gumilar mengaku kesulitan menjual hasil produksi dalam beberapa waktu terakhir. Ini disinyalir maraknya produk impor yang masuk.

"Kami kesulitan menjual, hampir 1,5 juta meter bahan menumpuk di pabrik sementara produksi masih berjalan. Kami juga tidak tahu sampai kapan masih bisa produksi, mohon bantuan untuk perlindungan pasar kami," kata Owner PT Santosa Kurnia Jaya Dudi Gumilar.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar Rachmat Taufik G menambahkan, angkatan kerja di Jabar mencapai 24 juta orang, sebesar 70 persennya bukan dari pekerja formal. Akibat banyak pabrik menurun kapasitas produksinya lantaran menurunnya daya beli, semakin menambah ancaman PHK.

"PHK secara resmi kecil, tetapi dari data BPJS Ketenagakerjaan yang mengambil JHT artinya yang tak bekerja lagi mencapai lebih dari 150 ribu orang," kata Rachmat.