Sukses

1 Kamar Rusun IKN Bakal Diisi 6 ASN? Ini Faktanya

Kementerian PUPR sedang membangun 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian, PUPR juga membangun Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, menanggapi informasi yang menyebut satu kamar di rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diisi oleh 6 orang.

Menurutnya, informasi tersebut salah. Pasalnya, pengisian setiap kamar di rusun ASN di IKN telah diatur dan ada ketentuannya. Ia menegaskan, maka tidak mungkin 1 kamar diisi 6 ASN.

"Saya rasa tidak seperti itu, ada ketentuan masing-masing ada luasan masing-masing misalnya untuk eselon I, tergantung, ada ketentuannya. Kalau sampai enam, ya tidak," kata Agung Wicaksono saat ditemui usai menghadiri Main Event Sewindu PSN-Infrastructure forum, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun sebanyak 47 tower Rusun bagi ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) di IKN.

Untuk rinciannya, Kementerian PUPR sedang membangun 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian, PUPR juga membangun Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Adapun tercatat 1.800 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bersedia untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahap pertama. Total, terdapat 11.000 PNS yang akan diberangkatkan ke IKN.

ASN secara bertahap mulai pindah ke Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia yang baru, di Kalimantan Timur pada pertengahan 2024.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Menko Luhut hingga Mahfud MD Sudah Bisa Berkantor di IKN Agustus 2024

Para Menteri Koordinator dipastikan sudah bisa berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara pada Agustus 2024. Hal ini karena Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut pembangunan gedung perkantoran sejumlah kementerian koordinator di IKN.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, empat gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN Nusantara dapat digunakan secara bertahap pada Agustus 2024.

"Pada Agustus 2024, gedung-gedung Kemenko di IKN dapat digunakan secara bertahap," ujar Diana dikutip dari Antara Senin (11/9/2023).

Pembangunan empat gedung Kemenko tersebut sepenuhnya selesai pada 2024. Pembangunan empat gedung Kemenko tersebut menerapkan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas.

3 dari 4 halaman

Prinsip Bangunan

Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau seperti efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan sampai dengan pengelolaan air limbah dan sampah secara efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Cerdas seperti sistem bangunan pintar yang terkoneksi internet dan standardisasi sistem penguncian cerdas.

Pembangunan gedung Kemenko merupakan sarana utama yang merupakan infrastruktur dasar yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Sebagai sarana utama, empat gedung Kemenko tersebut harus selesai pada tahun depan dalam rangka mendukung pemindahan awal ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pada 2022 - 2024 merupakan periode pemindahan tahap awal ibu kota negara, termasuk ASN ke IKN Nusantara.

4 dari 4 halaman

HUT Kemerdekaan Indonesia

Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

IKN Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan, luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare.

IKN Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini