Gunakan Tongkat Kruk, Menteri Sakti Wahyu Trenggono Alami Patah Engkel Akibat Kecelakaan

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sepakat untuk mengawal ketat praktik penangkapan ikan terukur. Artinya, setiap pelabuhan akan mengawasi kuota-kuota penangkapan ikan yang dilakukan.

Melalui kerja sama keduanya ini, 27 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan akan mengawal 24 jam pelaksanaan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan PNBP pascaproduksi. Syahbandar juga berperan dalam mengontrol dan melakukan pendampingan yang intensif kepada para pelaku usaha.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkonsolidasi internal, dan dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan dapat ditingkatkan secara signifikan,” ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat jumlah pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan PNBP pascaproduksi sebanyak 171 lokasi dari total 686 lokasi. Namun, total SDM syahbandar di pelabuhan perikanan yang ada termasuk yang dikukuhkan hari ini berjumlah 178 orang, dirasa belum memadai.

Menurutnya, penambahan jumlah syahbandar ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan yang mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru.

“Saya berpesan kepada para syahbandar yang baru saja dilantik, selalu pegang teguh integritas dan berikan dedikasi terbaik untuk mendukung program prioritas penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi dan penangkapan ikan terukur,” ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menjaga integritas. Utamanya dalam bekerja dan mengutamakan pelayanan publik untuk keselamatan pelayaran.

Selain bertanggung jawab dalam mengeluarkan persetujuan berlayar bagi kapal perikanan dan pengangkut ikan, syahbandar juga berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi praktek Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

“Saya menyambut baik dikukuhkannya para syahbandar di pelabuhan perikanan pada hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara KKP dan Kementerian Perhubungan dapat berjalan dengan baik untuk menjalankan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo di sektor kemaritiman,” ujarnya.

Transformasi tata kelola perikanan membutuhkan dukungan seluruh stakeholders terkait, termasuk dari syahbandar di pelabuhan perikanan untuk mewujudkan keberhasilan program prioritas KKP, diantaranya penangkapan ikan terukur dan pelaksanaan penarikan PNBP SDA perikanan pascaproduksi.