HEADLINE: RAPBN 2024, Ada Apa di Program Ekonomi Terakhir Era Jokowi

Dalam pidatonya di Gedung MPR DPR, Presiden Jokowi menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk menyokong kebijakan pemerintah di 2024.

Anggaran Perlindungan Sosial

Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun di 2024. Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.

Kemudian subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Sementara untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.

"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," tutur dia.

"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tutup Jokowi.

Anggaran Kesehatan

Pemerintah turut mengalokasikan Rp 186,4 triliun untuk sektor kesehatan di tahun 2024 mendatang. Angka yang dipatok Jokowi itu setara dengan 5,6 persen dari total besaran APBN. Satu perhatiannya untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif.

"Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN," kata dia.

Anggaran ini akan digunakan untuk membayar berbagai keperluan sektor kesehatan. Termasuk didalamnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada saat yang sama, anggaran juga dialokasikan untuk menggenjot industri farmasi dalam negeri. Harapannya, bisa memperkuat industri dan bisa bersaing dengan negara lain.

"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," paparnya.

Tak berhenti disitu, masih dalam aspek kesehatan, Jokowi juga mengucurkan dana untuk mengejar target penurunan angka stunting.

"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," paparnya.

Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan 2024 yang dikucurkan dari pembiayaan APBN sebesar Rp 660,8 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 612,2 triliun.

Anggaran pendidikan difokuskan untuk pendidikan dasar. Anggaran pendidikan tersebut berasal 20 persen dari APBN, yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

"Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20 persen APBN," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada, pertama, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kedua, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan.

Ketiga, peningkatan kualitas PAUD. Keempat, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan. Kelima, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Keenam, penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," pungasnya.

Anggaran Infrastruktur

Presiden Jokowi menganggarkan Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. Anggaran tersebut salah satunya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN Nusantara.

Upaya mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun.

Jumlah tersebut diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier serta penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.

"Selain itu itu juga pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN," jelas Jokowi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta.

Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan.

Satu lagi kebijakan Jokowi yang dinantikan para PNS yaitu soal kenaikan gaji ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri yang pada tahun depan ditetapkan sebesar 8 persen. Gaji PNS naik 2024 ini tentunya menjadi angin segar bagi ASN.

"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen," kata Jokowi dalam pidatonya.

Kenaikan gaji PNS diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

"Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas," jelasnya.

Jokowi beralasan, kenaikan gaji PNS ini diberikan untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif. Untuk itu, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

"Kenaikan gaji PNS ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," pungkas Jokowi.

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 52 triliun untuk membayar gaji seluruh PNS, TNI/Polri hingga pensiunan di tahun depan.

"Total anggaran Rp 52 triliun. Dilihat dari komposisi adalah untuk ASN pusat Rp 9,4 triliun, untuk pensiunan kenaikan 13 persen tambahan Rp 17 triliun, ASN daerah Rp 25,8 triliun," jelas Sri Mulyani.

Selain gaji pokok, Sri Mulyani bilang, PNS juga tetap bakal mendapatkan tunjangan kinerja alias tukin. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan untuk menaikan gaji pensiunan lebih tinggi.

"Untuk kenaikan gaji PNS, kalau di ASN selain kenaikan gaji kan ada tukin, dan beberapa kementerian/lembaga yang kinerjanya baik usul tukin. Makanya pensiunan karena enggak ada tukin lebih tinggi," tuturnya.

Kendaraan Listrik

Selain itu, Jokowi juga menegaskan komitmen dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Termasuk juga dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di industri kendaraan listrik ini.

Sektor ini menjadi salah satu upaya Jokowi untuk memperkuat hilirisasi dari sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu prioritasnya adalah ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang ditopang oleh nikel yang banyak dimiliki Indonesia.

"Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)," ujarnya.

Dia menilai, hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

Dia juga mencatat, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga Indonesia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," bebernya.

Menanggapi pidato Presiden Jokowi terkait RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, para menteri kabinet pun langsung menggelar konferensi pers guna menjelaskan apa yang telah disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Gedung MPR DPR.

Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyatakan optimistis persentase penduduk miskin ekstrem 2024 bisa mendekati angka nol.

"Dalam indikator sosial kemiskinan ekstrem kita turun 1,12 persen di bulan Maret 2023 dan target tahun depan mendekati nol targetnya," kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024.

Sebagaimana paparan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2024, untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun untuk tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Di balik target penurunan kemiskinan ekstrem tersebut, Airlangga juga menyoroti bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0 persen. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023.

Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19 persen pada September 2021. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

"Hari ini bapak Presiden sudah menyampaikan terkait dengan APBN dan Alhamdulillah ekonomi Indonesia masih solid dan terus pulih, rilis terakhir ekonomi Indonesia tumbuh 5,17 persen atau 5,11 persen sepanjang semester I-2023," tutur Airlangga.

Pelindungan Sosial

Dari sisi perlindungan sosial (Pelinsos), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 493,5 triliun pada 2024. Angka tersebut lebih tinggi dibanding anggaran Perlinsos di 2021 senilai Rp 468,2 triliun, dan 2022 sebesar Rp 431,5 triliun.

Anggaran perlinsos tahun depan hampir setara dengan dana yang digelontorkan pemerintah pada awal pandemi Covid-19 di 2020, sebesar Rp 497,9 triliun.

"Perlindungan sosial 2024 disampaikan pak Presiden mencapai Rp 493,5 triliun. Kalau dilihat, nilainya hampir setara dengan yang terjadi pada saat pandemi yang sangat dahsyat, Rp 498 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sang Bendahara Negara menjelaskan, anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun ini. Menurutnya, itu selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Ini karena komitmen menurunkan kemiskinan ekstrem dan berbagai perbaikan untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40 persen terbawah," kata Sri Mulyani.

Rinciannya, anggaran perlinsos 2024 terbesar dialokasikan untuk subsidi energi Rp 185,9 triliun, yakni untuk subsidi listrik, BBM dan LPG.

Sementara subsidi nonenergi sebesar Rp 114,3 triliun, naik Rp 36,1 triliun. Antara lain, untuk subsidi bunga KUR, perumahan, PSO, dan subsidi pupuk.

Selanjutnya, Rp 82,3 triliun untuk berbagai program bansos semisal JKN, bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU BP) hingga bantuan sosial lainnya. Angka itu naik Rp 10,3 triliun dari tahun sebelumnya.

Kemudian, untuk program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako Rp 81,2 triliun, naik Rp 7,4 triliun dari 2023.

Pertumbuhan Ekonomi

Terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen di 2024, yang tidak beda jauh dari pertumbuhan ekonomi 5,17% pada kuartal II 2023 dan di bawah target sepanjang 2023 di angka 5,3%, Sri Mulyani menjelaskan, hal ini dikarenakan kondisi perekomonian dunia yang belum stabil.

Adanya kenaikan suku bunga The Fed yang masih berlanjut, juga perlambatan ekonomi di China serta geopolitik di berbagai negara mempengaruhi Indonesia.

"Mengenai gross 5,2% sebenarnya kalau kita lihat tahun ini kita melihat untuk Kuartal II yang kemarin above the expectation dari banyak pelaku pasar ini adalah suatu hal yang sangat bagus," jelas Sri Mulyani.

Seperti sudah terlihat, kondisi ekonomi dunia dengan adanya kenaikan suku bunga yang sangat drastis mencapai level tertinggi dan tercepat dan diprediksi akan menjadi yang terlama memberikan pengaruh terhadap kinerja pertumbuhan banyak negara yaitu Amerika dan Eropa dalam jangka 1 sampai 1,5 tahun ke depan.

"Kita mengantisipasi dari sisi geopolitik dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika terhadap RRT dengan hubungan keduanya yang cukup rumit. Di sisi lain RRT sendiri perekonomian dalam negerinya juga menunjukkan adanya tanda-tanda melemah," kata Sri Mulyani.

Hal ini menjadi salah satu faktor yang merupakan downrisk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024. Adapun sisi eksternal lainnya yaitu ekspor yang sudah menurun karena lingkungan sudah mulai menunjukkan pelemahan.

"Untuk bisa komprehensif dan tetap terjaga yang kita coba lakukan tahun ini adalah dengan berbagai program stabilisasi dari harga-harga, makanya tadi inflasi yang turun itu sangat menentukan untuk menjaga daya beli," jelas Sri Mulyani.

"(Proyeksi) 5,2 Persen kita refleksikan tetap optimis namun kewaspadaan terhadap dinamika global," jelasnya.

Ekonom menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen untuk tahun 2024 masih over optimistic atau terlalu optimis.

Hal itu karena, di tahun depan, mitra dagang terbesar di Indonesia yaitu China, yang juga merupakan salah satu negara sumber investasi terbesar di Indonesia, masih dibayangi ekspektasi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.

"Jadi apa mungkin dengan keterkaitan dagang yang begitu besar dengan Tiongkok, kita bisa pertumbuhannya tetap positif. Kemudian juga ada tahun pemilu di mana biasanya realisasi investasi agak rendah," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira kepada Liputan6.com.

Adapun inflasi Indonesia yang ditargetkan menyentuh level 2,8 persen untuk tahun depan. Namun menurut Bhima, dorongan inflasi justru datang dari kenaikan gaji ASN.

"Kalau ASN gajinya naik itu kan ada dorongan inflasi dari sisi permintaan sementara itu kita juga berhadapan dengan dampak El Nino, yang akan mempengaruhi harga pangan di awal 2024," ujarnya.

"Ini semua harus diatur, harus sinkron, Jadi belum terlihat adanya sinkronisasi antara fokus dari APBN kepada target ataupun asumsi makro nya dengan strategi dan belanja yang harus mengarah kepada pemulihan ekonomi. Jadi belanja negara harus fokus pemulihan ekonomi dan pengendalian harga," jelas Bhima.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti peluang Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah, yang tidak terbuka selamanya .

"Dengan itu, berarti pendapatan per kapita Indonesia dalam 10 tahun kedepan harus mencapai USD 10.900. Maka dari sekarang perlu terwujud pendapatan sekitar USD 4.500 tetapi butuh rata-rata pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8 persen," papar Bhima.

Di sisi lain, target pertumbuhan Indonesia tahun depan masih jauh di kisaran 5,2 persen, di mana artinya pertumbuhannya masih perlu didorong lagi untuk lebih tinggi dan juga sekaligus berkualitas.

Adapun masalah lapangan pekerjaan, di mana setiap tahunnya ada 2,6 juta angkatan kerja baru di Indonesia, yang masih haris bersaing dengan mereka yang menjadi korban PHK.

"Kuncinya satu, yaitu industrialisasi, kedua UMKM, ketiga ekonomi digital dan keempat adalah ekonomi hijau," jelas Bhima.

Bisa Lebih Tinggi

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah bisa menargetkan di 5,3 persen, lebih tinggi dari asumsi makro yang dibacakan Jokowi.

Meski begitu, Said menyebut, dengan bidikan 5,2 persen pertumbuhan ekonomi, bukan berarti pemerintah pesimistis. "Bukan, pemerintah optimis di poin 5,2 (persen). Tapi kalau pemerintah melakukan best efforts bisa 5,3 (persen)," ujar dia.

Said Abdullah tak membawa tangan kosong. Menurutnya, ada peluang bagi pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Sebut saja, ada momen pesta demokrasi di 2024 mendatang. Yakni, Pemilihan Presiden pada Februari 2024 dan Pilkada Serentak di November 2024. Lewat ajang itu, Said menilai kalau dampak ekonominya bisa turut berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Tahun depan itu Februari pemilu, november 2024 pilkada serentak se-Republik, semua kontestan membelanjakan duitnya, semua calon bupati, calon walikota, itu kan punya sumbangsih untuk menggerakkan rkonomi masyarakat bawah," paparnya.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian menyebut ada beberapa poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya tentang RAPBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan.Poin penting yang dimaksud adalah kenaikan gaji PNS dan belanja infrastruktur.

Dia mencermati beberapa sektor saham yang akan diuntungkan oleh pengumuman RAPBN 2024 seperti sektor konsumsi, infrastruktur, dan telekomunikasi.

"Dari sisi asumsi makro, kurang lebih sama dengan tahun ini, di mana ekonomi masih akan tumbuh di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga rendah di 2,8 persen. Defisit APBN juga masih di kisaran 2 persen," jelas Fajar kepada Liputan6.com.

Sementara itu, Analis Henan Putihrai Sekuritas Ezaridho Ibunatama berpendapaf, asumsi RAPBN bakal memberikan pengaruh kepada pasar modal. Sebab, RAPBN dipercaya bakal menjadi salah satu katalis bagi emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ada dampak kepada industri infrastruktur dan lain-lainnya terutama emiten-emiten BUMN, jadi bisa menolong untuk restrukturisasi utang seperti GIAA dan WSKT," kata Ezaridho.

Ekonom Indef Nailul Huda menuturkan, jika melihat dari pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menurun dari sesi perdagangan pagi namun meningkat kembali di sesi penutupan sore ini, Rabu (16/8/2023).

"Artinya ada kecenderungan pasca pidato RAPBN siang tadi, IHSG tidak bergerak positif. Salah satunya disebabkan target pertumbuhan tahun depan lebih rendah dibandingkan target tahun ini," kata Huda.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini ditargetkan di angka 5,3 persen dan tahun depan hanya di angka 5,2 persen. Dari situ tampak ada kecenderungan kurang optimis dari pemerintah.

Selain itu, Huda menyebut, struktur anggaran pemerintah pada 2024 juga relatif masih sama dibandingkan 2023 yang mana infrastruktur masih menjadi salah satu sektor dengan porsi anggaran terbesar. Pembangunan konektivitas dan pelayanan dasar menjadi salah dua fokus pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, hal tersebut tidak dianggap sebagai sinyal positif bagi investor untuk saham-saham BUMN Karya seperti WIKA dan ADHI yang ditutup masih terkoreksi.