5 Strategi Jangka Menengah Jokowi Dorong Laju Ekonomi Indonesia dalam Pidato Nota Keuangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan. (Photo dok. Youtube DPR RI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan perekomonian saat ini, sekaligus di masa yang akan datang.

"Maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Jokowi dalam pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, yang disiarkan di laman Youtube resmi DPR RI, Rabu (16/8/2023)..

Jokowi mengungkapkan bahwa upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.

"Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi," jelasnya.

Strategi selanjutnya adalah strategi jangka menengah, yang difokuskan pada 5 agenda.

"Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia," Jokowi memaparkan.

Agenda kedua, adalah akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ketiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.

"Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau," bebernya.

Selain itu, untuk mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp. 660,8 triliun atau 20 persen APBN, tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp. 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp. 77,0 triliun.

Jokowi pun menyerukan pentingnya memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

2 dari 3 halaman

Rincian Postur RAPBN 2024 : Mulai dari Pendapatan Negara hingga Defisit Anggaran

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rincian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

Dalam pidato kenegaraannya tentang RAPBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, Jokowi mengungkapkan bahwa pendapatan negara direncanakan sebesar Rp. 2.781,3 triliun. Ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp. 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp. 473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp. 0,4 triliun.

"Belanja negara dialokasikan sebesar Rp. 3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.446,5triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp. 857,6 triliun," kata Jokowi dalam pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan, yang disiarkan di laman Youtube resmi DPR RI, Rabu (16/8/2023).

Adapun keseimbangan primer negatif sebesar Rp. 25,5 triliun yang didorong bergerak menuju positif. Kemudian defisit anggaran sebesar 2,29 persen dari PDB atau sebesar Rp. 522,8 triliun.

"Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasiogini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377," Jokowi merinci.

Kemudian Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110.

"Untuk mendukung transformasi ekonomi, dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, Postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati," tutur Presiden.

3 dari 3 halaman

Jokowi : Kebijakan Fiskal RI Paling Efektif dalam Penanganan Pandemi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan pada Rabu, 16 Agustus 2023. (Photo dok. Youtube DPR RI)

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memamerkan kebijakan fiskal Indonesia sebagai salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal," ungkapnya.

Sementara di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti di India yang mencapai 9,6 persen PDB per tahun 2022, Jepang 7,8 persen, Tiongkok 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen.

Selain itu, rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah diantara kelompok negara G20 dan ASEAN.

"Bahkan sudah menurun dari 40,7 persen, PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen di Juli 2023," kata Jokowi.

Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.