Sukses

Tak Melulu dari Luar Negeri, Menteri Bahlil Pastikan Investor Lokal Punya Porsi di IKN Nusantara

Menteri Bahlil menggandeng banyak konglomerat datang ke kawasan IKN Nusantara. Bahkan, proses pembangunan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) tersebut bisa dimulai September 2023.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan pembangunan IKN Nusantara terus berjalan. Bahkan, dia juga mengungkap porsi bagi pengusaha dalam negeri.

Bahlil menerangkan, komitmen itu tertuang setelah dia menggandeng banyak konglomerat datang ke kawasan IKN Nusantara. Bahkan, proses pembangunan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) tersebut bisa dimulai September 2023.

"Kalau untuk IKN, PMDN ya, kemarin saya mendampingi bebetapa investor dalam negeri, konglo-konglo mereka sudah mulai masuk, ground breaking itu September, dan target kita untuk upacara di tanggal 17 aguatus 2024 itu akan terjadi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dia menerangkan, untuk investasi PMDN sendiri diproyeksikan sebesar Rp 30-40 triliun untuk tahap pertama. Kendati begitu, dia tak merinci memgenai target dari tahapan-tahapan selanjutnya.

Dia hanya meyakinkan kalau pembangunan IKN Nusantara bakal terus berjalan. Dimana realisasi investasi yang disebutnya tadi sebagai buktinya.

"Total investasi untuk PMDN yang sudah dirancang sekarang kita itu sekitar 30-40 triliun di tahap pertama, nah itu kan ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga," kata dia.

"Jadi untuk IKN, saya yakinkan untuk kalian bahwa akan jalan dengan baik gak ada persoalan, saya abis ini pulang dari China ini saya mau ke IKN juga," sambungnya.

Selain pembangunan tadi, Bahlil Lahadalia juga menyebut sarana olahraga yang merupakan bantuan dari FIFA juga akan mulai dikerjakan. Sejalan dengan target selanjutnya yang membidik pengerjaan sektor pendidikan, rumah sakit, dan perumahan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Rumah Menteri di IKN Rampung 2024

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada tahun depan.

Adapun progres pembangunan Rumah Menteri di IKN Nusantara per tanggal 10 Juli 2023 sudah mencapai 16,8 persen.

"Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR saat ini terus berupaya mempercepat proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto melansir Antara di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Rencananya pembangunan sebanyak 36 RTJM yang dibangun di dua Kawasan yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN Nusantara tersebut rampung pada tahun 2024 mendatang.

 

3 dari 3 halaman

Perhatikan Aspek Penting

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Hujurat menjelaskan dalam pembangunan RTJM di IKN, pihaknya juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian maupun pemanfaatan teknologi.

Beberapa aspek tersebut diantaranya responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan system smart home.

Sebagai informasi, RTJM dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai. Pada lantai bawah tanah diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan sedangkan di lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan furniturnya.

Pembangunan konstruksi RTJM dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, Ciriajasa Engineering & Management Consultant KSO dan pengawas dari PT Yodya Karya.

"Kami juga menerapkan desain dengan memanfaatkan elemen nNsantara pada desain bangunannya. Selain itu para penghuninya nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit saja," kata Hujurat .

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini