Sukses

Bappebti Bantah Telah Melanggar SOP Izin Usaha Bursa Berjangka

Kepala Bappebti menjelaskan, proses pengajuan izin Bursa Kripto tersebut masih berproses sampai dengan saat ini, lantaran harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menegaskan pihaknya tidak melanggar aturan atau SOP (standar operasional prosedur) atas Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB) PT Digital Futures Exchange (PT DFX) terkait dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman.

"Kami tegaskan, tidak ada aturan atau SOP yang dilanggar Bappebti. Bappebti memproses sesuai dokumen yang disampaikan sejak awal agar konsisten dalam pemberian izin, penegakan aturan dan prosedur khususnya dalam proses penilaian dan kepatuhan," ujar Didid melansir Antara di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Didid menjelaskan, proses pengajuan izin Bursa Kripto tersebut masih berproses sampai dengan saat ini, lantaran harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Lebih lanjut, perusahaan yang mengajukan izin Bursa Kripto tersebut saat ini terdapat perubahan komposisi direksi sehingga Bappebti harus melakukan fit and proper test.

Bappebti memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk menjadi Bursa Aset Kripto, namun calon bursa harus kredibel dan kompeten.

Bappebti berkomitmen akan memilih Perusahaan Calon Bursa Penyelenggara Aset Fisik Kripto yang mampu melindungi masyarakat.

Bappebti juga telah melakukan penyempurnaan SOP Perizinan Bursa Berjangka serta dalam proses integrasi sistem perizinan Bappebti dengan sistem Inatrade bekerja sama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI).

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Strategi Bappebti

Didid mengatakan, penguatan literasi bekerja sama dengan Asosiasi dan KADIN juga menjadi kunci Bappebti dalam menjalankan strategi untuk peningkatan perdagangan fisik aset kripto dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia serta mengurangi aduan dan meningkatkan perlindungan masyarakat.

"Bappebti mengapresiasi tindakan Ombudsman karena untuk perbaikan pelayanan publik dan kinerja Bappebti," kata Didid.

Ombudsman tengah memproses rekomendasi terhadap maladministrasi Bappebti atas IUBB PT Digital Futures Exchange (PT DFX).

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, proses rekomendasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Tindakan Korektif dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) IUBB yang disampaikan pada 17 Maret lalu.

Hasilnya, Bappebti tidak dapat menjalankan seluruh Tindakan Korektif tersebut, sehingga Ombudsman RI akan melanjutkan proses pada tingkat perumusan rekomendasi yang bersifat final dan mengikat.

3 dari 3 halaman

Mendag Soal Permintaan Ombudsman Tegur Bappebti: Sudah Setiap Hari Ditegur

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengaku sudah sering menegur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti).
 
Ini menanggapi permintaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar dirinya membeirkan teguran kepada Bappebti  perihal tindakan maladministrasi yang dilakukannya dalam proses pengurusan Izin Usaha Bursa Berjangka (IUBB). 
 
Hal itu disampaikan Zulhas saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2023). “Sudah tiap hari ditegur bilang [ke Ombudsman], sudah tiap hari ditegur,” ujar Zulhas.
 
Ombudsman baru-baru ini meminta Zuhas untuk memberikan teguran keras kepada Kepala Bappebti agar profesional dalam praktik tata kelola masyarakat dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasalnya, Bappebti tidak melakukan tindakan perbaikan terkait persetujuan  izin usaha bursa berjangka.
 
“Berdasarkan serangkaian pemeriksaan dokumen dan pihak terlapor maupun pihak terkait lainnya, ditemukan tiga bentuk dugaan maladministrasi yang dilakukan Bappebti, yakni penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang,” ujar Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, Kamis (16/2/2023).
 
 
 
Reporter: Elza Hayarana Sahira

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.