Pengusaha Bersorak Dengar Jokowi Mau Hapus PPKM

Sarman mengaku optimistis, meski ada sejumlah tantangan. Misalnya, imbas dari perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan adanya potensi krisis hingga resesi global.

"Pokoknya dengan adanya perubahan status ini terus terang bahwa ini sangat berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang semakin cepat. Walaupun memang kita tahu bahwa tantangan kita tetap masih ada dimana masih ada perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat daripada perang Rusia-Ukraina tentu ini juga menjadi ancaman yang perlu kita waspadai," bebernya.

Karen sifat ancaman itu datang dari luar, Sarman melihat itu tak akan terlalu berdampak ke Indonesia. Dengan penghapusan PPKM Indonesia bisa lebih memperkuat ekonomi dalam negeri.

Contohnya adanya peningkatkan daya beli masyarakat hingga konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan menungkat seiring aktivitas yang lebih bebas.

"Dengan fundamental ekonomi kita yang kuat, dengan konsumsi rumah tangga kita yang terjaga, dengan komitmen kita bagaimana belanja pemerintah membeli produk-produk dalam negeri, saya sangat yakin, kita sangat yakin bahwa ekonomi kita akan tetap tumbuh baik di tahun 2023," sambungnya.

"Kalaupun misalnya ada mengalami tekanan sedikit, tapi tetap di angka yang sangat-sangat moderat dalam hal ini," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah akan menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang menjadi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal ini seiring menurunnya kasus harian Covid-19.

"Dan hari ini kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," kata Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dia menyebut, perjalanan Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sangat sulit. Terlebih, saat varian Delta masuk, kasus harian Covid-19 di Indonesia mencapai 56.000.

"Perlu saya ingatkan, mengenai gempuran adanya pandemi. Saat (varian) Delta masuk, kasus harian kita mencapai 56.000 kasus," ujar dia.

Jokowi ingat betul saat itu 80 persen menteri dan masyarakat menyarankannya untuk menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah di Indonesia. Namun, dia memutuskan untuk tidak memberlakukannya di Indonesia.

Usai Delta, kata dia, Indonesia kembali dihadapkan pada kenaikan kasus Covid-19 akibat varian Omicron. Bahkan, puncak varian Omicron mencapai 64.000 kasus per hari.