Cabut Beban Jakarta, IKN Nusantara Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional

Pemerintah RI dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi kota netral karbon pada 2045.

Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27. Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam nationally-determined contributions (NDCs) sejalan dengan Paris Agreement.

"Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2022).

Menurut Bambang, kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi IKN untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.

Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon, dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.

Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060, dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030. Itu selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.

"Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris," ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.

Lebih jauh, kajian ini mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon. Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166 ribu ha kawasan hutan IKN.

Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas, serta daerah tangkapan air (kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai).

Selain itu, kajian ini juga mencatat pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon. Sekurang-kurangnya 80 persen energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80 persen penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum.