Ketua OJK Mahendra Siregar: Indonesia Berpotensi Pimpin Perdagangan Karbon

Dia menegaskan, industri Jasa Keuangan Indonesia siap mendukung inisiatif tersebut. Meskipun tekanan dari perlambatan ekonomi global dan inflasi sangat tinggi. Namun, kata Mahendra, sektor keuangan Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian ini.

Kendati demikian, dia menilai perjalan ke NetZero emission semakin terlambat dengan adanya berbagai kebijakan yang diadopsi oleh banyak mitra dagang. Tapi, Indonesia dalam banyak hal berada di garis Depan dalam memenuhi komitmen Internasional untuk pengurangan emisi karbon.

“OJK sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita harus bangga bahwa Indonesia berarti dan kemungkinan akan melampaui target yang ditetapkan dalam kesepakatan Paris untuk pengurangan emisi CO2 dalam jangka waktu 2030,” ujarnya.

Maka dari itu, Indonesia harus siap untuk lebih mempercepat upaya mencapai keberlanjutan terutama dalam kerangka SDGS, yang merupakan kunci penting untuk menyeimbangkan lingkungan dengan kemajuan ekonomi dan sosial.

“Salah satu elemen kunci dalam proses mengatasi perubahan iklim adalah kecepatan transisi, dari ekonomi berbasis fosil ke energi terbarukan, sementara energi terbarukan seperti matahari, angin, panas bumi, atau bahkan Hidro merupakan campuran Energi utama di masa depan. Saat ini, mereka tidak mampu menggantikan energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, yang tetap menjadi prasyarat mendasar bagi pertumbuhan industri dan ekonomi secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sidang Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali belum menghasilkan kesepakatan harga karbon lintas negara. Di luar itu, terdapat 4 kesepakatan yang bisa dihasilkan dalam sidang tersebut.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan, Indonesia membawa misi kesepakatan harga karbon lintas negara dalam sidang TIIMM G20. Namun Indonesia belum bisa mendapatkan kesepakatan.

“Khusus perjuangan kami tentang harga karbon itu belum mencapai kesepakatan. Jadi perjanjian Paris Nomor 6 Pasal 6 tentang keadilan dalam harga karbon kami sudah diperjuangkan, namun belum ada kesepakatan” ujarnya dikutip dari Belasting.id, Jumat (23/9/2022).

Kendati demikian, Bahlil menyampaikan ada 4 poin lainnya dalam klaster investasi yang telah disepakati. Pertama, pentingnya arus investasi berkelanjutan bagi pemulihan ekonomi dalam rangka penciptaan lapangan kerja lewat industrialisasi dan tujuan pembangunan lainnya.

Kedua, penyederhanaan prosedur investasi, seperti yang dilakukan Indonesia melalui UU Cipta Kerja (UU CK). Ketiga, hilirisasi menjadi salah satu instrumen dalam menciptakan nilai tambah.

Selain itu, memperkuat kemitraan investor asing dengan UMKM. Keempat, pentingnya skema pendanaan iklim yang adil dan merata untuk mendorong investasi berkelanjutan.

Selain membahas kesepakatan dalam sidang, Bahlil menyampaikan pelaksanaan TIIMM G20 di Bali menghasilkan kompendium atau ringkasan mengenai praktik kebijakan yang disebut Kompendium Bali.

Menurutnya, Kompendium Bali menjadi panduan yang penting untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan investasi, serta promosi investasi di masing-masing negara.

“Setiap negara di dunia ini menghargai strategi negara masing-masing dalam merumuskan arah kebijakan investasinya, termasuk membangun hilirisasi, apa yang menjadi prioritas, agar negara lain tidak mengintervensinya,” kata Bahlil.