Sukses

Menko Airlangga: Bank Indonesia Jangan Naikkan Bunga Dulu!

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, Bank Indonesia (BI) tidak terburu-buru dalam menaikan suku bunga acuan yang saat ini masih di level 3,5 persen. Kebijakan ini penting untuk menjaga Indonesia aman dari lonjakan inflasi.

Bila dilihat pada situasi terkini, angka inflasi per Juli 2022 sudah melesat hingga 4,94 persen. Tapi di sisi lain, inflasi inti masih berkutat di bawah target pemerintah sebesar 3 persen, yakni sekitar 2,86 persen.

"Sehingga angkanya masih rendah, ekonomi masih recovery. Kita berharap BI tak terlalu terburu-buru, dan apalagi DPK (dana pihak ketiga) masih di atas 10 persen, dan perbankan masih solid," ujar Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Mengenai outlook pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2022, ia melanjutkan, pemerintah secara keseluruhan melihat itu bakal masih baik-baik saja.

Itu tergambarkan lewat proyeksi purchasing managers index atau PMI manufaktur, indeks keyakinan konsumen, neraca perdagangan, hingga jumlah cadangan devisa yang dipegang seluruhnya relatif berada pada posisi baik.

"Ke depan perubahan harga komoditae relatif akan landai, dari sisi supply disruption dan demand tak ada perubahan mendasar. Sehingga Indonesia masih bisa memanfaatkan commodity booming," bebernya.

"Pemerintah Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi full year 5,2 persen di 2022. Di kuartal ketiga dan keempat optimis harus di atas 5 persen," kata Menko Airlangga Hartarto

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

BI Kembali Tahan BI 7-Day Reverse Repo Rate di Angka 3,5 Persen

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juli 2022 dengan Cakupan Triwulanan, Kamis (21/7/2022).

“Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi inti yang masih terjaga ditengah resiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” kata Perry.

Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat bauran respon kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.

Untuk itu Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan, diantaranya, pertama memperkuat operasi moneter sebagai langkah preventif dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi kenaikan inflasi dan inflasi inti, melalui kenaikan struktur suku Bunga di pasar uang, dan penjualan SBN di pasar sekunder.

Kedua, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter.

Ketiga, melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit konsumsi. 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Alasan Bank Indonesia Betah Tahan Suku Bunga

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menjelaskan alasan Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen, karena pertimbangan inflasi Indeks Harga konsumen (IHK) dan inflasi inti.

“Bank Indonesia membuat keputusan suku bunga BI rate didasarkan kepada assesment dan proyeksi inflasi ke depan khususnya inflasi inti dan implikasinya pertimbangannya juga pada pertumbuhan ekonomi. Inilah yang kemudian kita sering pertimbangan-pertimbangan antara stabilitas dan growth kurva pilih, itu yang kami lakukan,” kata Perry, dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juli 2022 dengan Cakupan Triwulanan, Kamis (21/7/2022).

Dalam konteks ini, Perry menegaskan, harus membedakan inflasi IHK dengan inflasi inti. Bulan lalu inflasi IHK di kisaran 4,35 persen tapi inflasi inti sebesar 2,63 persen. Inflasi inti adalah inflasi yang mencerminkan antara keseimbangan permintaan dan penawaran di dalam ekonomi nasional.

“Inflasi inti 2,63 persen menunjukkan meskipun permintaan di dalam negeri itu meningkat tapi masih terpenuhi dengan kapasitas produksi nasional. Disinilah kenapa tekanan-tekanan inflasi dari fundamental yang tercerminkan pada inflasi inti masih terkelola,” jelasnya.

Sementara, inflasi IHK yang 4,35 persen terutama diakibatkan oleh kenaikan harga pangan volatile food sebagai dampak dari harga komoditas pangan Global yang tinggi dan gangguan mata rantai pasokan.

“Pada bulan lalu inflasi volatile food mencapai lebih dari 10 persen, Administered Price tentu saja tergantung dari kebijakan fiskal dalam hal ini Harga energi, listrik, gas yang disubsidi tidak naik.Tetapi ada kenaikan harga-harga energi yang non subsidi pertamax maupun yang lain-lain,” ungkapnya.