Kemenkeu Putar Otak Sediakan Rp 6 Triliun Tambahan Duit Bangun Ibu Kota Baru di 2023

Presiden Jokowi meninjau pembangunan dasar yang sudah dimulai di Ibu Kota Nusantara (IKN) didampingi para menteri dan Ketua DPR Puan Maharani. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, mengatakan, Kementerian PUPR meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5-6 triliun pada tahun 2023 untuk membangun ibu kota baru (IKN).

Hal itu disampaikan Ditjen Anggaran Isa Rachmatarwata, dalam Media Briefing Capaian PNBP Semester I, Kamis (4/8/2022).

Sebetulnya, kata Isa, Kementerian PUPR sudah memperoleh alokasi anggaran untuk membangun IKN sebesar Rp 1 triliun pada 2023, tapi ternyata dana tersebut dinilai tidak cukup.

"PUPR sejauh ini sudah memiliki anggaran di DIPA awal APBN beberapa ratus miliar atau bahkan mencapai Rp1 triliun, tapi dalam perjalanan sedang meminta tambahan mungkin sekitar Rp5 triliun-Rp6 triliun,” kata Isa.

Kendati demikian, Kementerian Keuangan pun saat ini sedang memproses usulan tambahan anggaran dari Kementerian PUPR. Lantaran, anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"(Tambahan dana IKN ini) tentu untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan," imbuhnya.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 4 halaman

Butuh Rp 43,73 triliun

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp43,73 triliun dari tahun 2022-2024 untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara atau IKN Nusantara.

"Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Kamis (9/6/2022).

Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun.

Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Jokowi Ingin IKN Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036

Saat Jokowi Berkemah di Sekitar Titik Nol IKN — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menikmati suasana hutan saat sunrise pada pagi hari setelah berkemah semalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). (FOTO: Setpres/Agus Suparto)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin Olimpiade 2036 dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Adapun Indonesia saat ini memang membidik status tuan rumah Olimpiade 2036.

Hal ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (3/8/2022). Hadir pula Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan.

"Sekaligus beliau (Presiden) beberapa waktu yang lalu sudah memberikan arahan kepada saya untuk kita _bidding_ menjadi tuan rumah Olimpiade 2036, tetapi proposal itu sudah mencantumkan pelaksanaannya ada di IKN," kata Zainudin dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.

Jokowi juga akan membangun pusat pelatihan sepak bola atau training center di IKN, seiring perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik. Hal ini juga berkaitan dengan rencana pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2036.

"Semua fasilitas-fasilita olahraga, baik (fasilitas) utama maupun (fasilitas) pendukung akan kita bangun di IKN. secara lengkap," jelas Zainudin.

4 dari 4 halaman

Bidik Tuan Rumah

Sebelumnya, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) membidik status tuan rumah Olimpiade 2036 setelah gagal menjadi penyelenggara pesta olahraga empat tahunan tersebut untuk edisi 2032.

Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari mengaku kegagalan itu tak lantas membuat pihaknya mundur, dan akan kembali membawa Indonesia maju dalam bidding tuan rumah Olimpiade 2036.

“Ibarat peribahasa genggam bara api, biar menjadi arang. Artinya, lakukan segala sesuatu dengan kesabaran. Penetapan (Brisbane) tidak membuat kami mundur (menjadi tuan rumah Olimpiade),” kata pria yang akrab disapa Okto itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Indonesia harus mengubur mimpi menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 setelah Brisbane, Australia resmi terpilih menjadi tuan rumah berdasarkan hasil pemungutan suara dalam Rapat Umum Sesi Komite Olimpiade Internasional (IOC) ke-138 di Tokyo.

Status Jakarta Masih Ibu Kota Negara sampai Terbit Keppres IKN

Ibu Kota Negara Baru
Negara
Nusantara adalah nama Ibu Kota Baru Negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Negara Baru
Ibu Kota Nusantara
Negara
Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama Nusantara, kepada ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
Ibu Kota Negara
Ibu Kota Baru
IKN