Sukses

Kembangkan Hidrogen Hijau di Ulubelu 2023, Pertamina Tunggu Izin KLHK

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) bakal mengembangkan bahan bakar green hydrogen atau hidrogen hijau. Wilayah kerja panas bumi (WKP) Ulubelu jadi proyek pertama untuk pengembangan sumber energi hijau ini.

VP Business Planning & Portfolio PT Pertamina Power Indonesia Fuadi Nasution mengatakan, pengembangan hidrogen hijau di WKP Ulubelu target bisa dijalankan per 2023 mendatang.

Namun, Pertamina masih harus menunggu izin lingkungan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KLHK).

"Memang targetnya 2023. Tapi sekarang kami sedang mengurus perizinan untuk izin lingkungan. Kita pastikan comply ke permit and regulation," ujar Fuadi dalam sesi webinar, Rabu (3/8/2022).

"Tapi sekarang kita fokus ke revisi AMDAL untuk perizinan. Doakan saja segera rilis dari KLHK supaya bisa segera launching," imbuhnya.

Fuadi menyampaikan, permintaan atas bahan bakar green hydrogen lebih banyak untuk mobilitas, seperti untuk kendaraan maupun power dari beberapa penjajakan potensial yang datang dari negara Asia Timur.

"Seperti misal negara-negara maju di Asia Timur, Jepang, Korea (Selatan). Mereka memang sudah memiliki semacam target bauran energi dari hydrogen. Ini adalah potensial costumer kita," paparnya.

"Secara roadmap, tahun ini kami coba selesaikan studi dengan beberapa mitra, dengan menggunakan utilisasi dari solar dan geotermal yang kita punyai. Target produksi 2024-2025," tuturnya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Erick Thohir: Pertamina dan Petronas Tak Bisa Dibandingkan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kinerja PT Pertamina (Persero) tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan minyak milik Malaysia yakni Petronas. Khususnya terkait perolehan laba lebih besar yang dibukukan Petronas ketimbang Pertamina.

Erick menerangkan, Petronas merupakan perusahaan yang memproduksi minyak mentah. Sementara, Pertamina masih mengandalkan impor minyak mentah dan produk olahannya seperti BBM.

"Artinya tidak bisa dibandingkan misalnya (laba) Pertamina dengan Petronas ya beda, karena petronas masih produksi, kalau kita negara mengimpor, kondisinya beda," kata Erick dalam seminar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertajuk "Menuju Masyarakat Cashless" di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (3/8).

Meski begitu, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah mahalnya harga minyak mentah dunia. Antara lain dengan tetap mempertahankan subsidi BBM dan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Itu membuktikan kembali bahwa pemerintah hadir dari hal bagaimana bahwa kita tahu daya beli masyarakat lagi tertekan," ucapnya.

Lebih lanjut, Erick meminta Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tengah mahalnya harga minyak mentah dunia. Hal ini demi memastikan program Subsidi BBM bisa tepat sasaran.

"Itu yang tentu Pertamina harus jaga, bagaimana mendukung program pemerintah yang namanya sekarang BBM subsidi, tetapi bukan berarti pertamina tak melakukan efisiensi di mana-mana," pungkas Erick Thohir.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Cegah Harga Pertalite dan Solar Naik, Pertamina Butuh Tambahan Subsidi Rp 64,5 Triliun

Subsidi BBM pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) terus membengkak di tengah kenaikan harga minyak mentah saat ini. Agar penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar sesuai harga terkini bisa terus bertahan hingga akhir 2022, Pertamina setidaknya butuh tambahan subsidi hingga mencapai Rp 64,5 triliun.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, pemerintah memang telah membayar kompensasi BBM dan LPG 3 kg kepada Pertamina sebesar Rp 93,5 triliun di 2022. Dengan rincian, sekitar Rp 29 triliun di April 2022 dan Rp 64,5 triliun pada Juli 2022.

"Melalui pembayaran ini, maka pemerintah hadir dan ini sangat membantu keuangan Pertamina untuk menyalurkan JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) sesuai dengan kouta yang ditetapkan," ujar Mamit kepada Liputan6.com, Selasa (2/8/2022).

Yang jadi permasalahan, jika tidak ada penambahan kouta untuk JBT dan JBKP, menurut perhitungannya, kuota subsidi untuk Pertalite, Solar dan sejenisnya akan habis per Oktober 2022 nanti.

Bila itu terjadi, maka Pertamina akan mengatur distribusi sesuai dengan stok yang ada. Alhasil, itu bakal menimbulkan kelangkaan Pertalite dan Solar di seluruh wilayah Indonesia.

"Untuk Pertalite paling tidak harus ditambah 5 juta KL sedangkan solar subsidi harus 1,5 juta KL untuk aman sampai akhir tahun. Tinggal bagaimana kesiapan pemerintah jika tidak ada penambahan kouta apakah mampu membendung isu sosial yang akan timbul," bebernya.

Adapun subsidi BBM saat ini telah menembus angka Rp 502 triliun. Namun, Mamit menilai jumlah tersebut masih kurang untuk bisa meng-cover pasokan hingga akhir tahun.

Setidaknya, ia menyebut pemerintah harus menambah kompensasi hingga mencapai Rp 64,5 triliun agar stok dan harga Pertalite maupun Solar bisa terjaga sampai tutup tahun.

"Penambahan 5 juta (KL) Pertalite dengan selisih keekonomian, taruhlah Rp 9.000 per liter, maka penambahan kompensasi sebesar Rp 45 triliun. Sedangkan solar dengan penambahan Rp 1,5 juta (KL) selisih Rp 13.000 (per liter) maka di butuhkan dana sebesar Rp 19,5 triliun," paparnya. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS