Sukses

Sri Mulyani: Subsidi Tak Ditambah, Harga BBM Bisa Naik 2 Kali Lipat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tahun ini anggaran belanja negara bisa mencapai di atas Rp 3.000 triliun. Bengkaknya anggaran pemerintah tersebut akibat kenaikan harga energi dan pangan dunia.

Sehingga untuk menjaga daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi, pemerintah menambah anggaran.

"Ini menyebabkan postur APBN dari Rp 2.750 triliun jadi di atas Rp 3.000 triliun," kata Sri Mulyani dalam Peluncuran Merdeka Belajar 21: Dana Abadi Perguruan Tinggi, Jakarta, Senin (27/6).

Sebelumnya pada Mei 2022 lalu DPR menyetujui tambahan anggaran Rp 380 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi energi. Tambahan anggaran tersebut karena harga minyak dunia rata-rata USD 120 dolar per barel. Sementara dalam APBN 2022 harga minyak diasumsikan USD 63 per barel.

Tambahan subsidi dan komensasi tersebut bertujuan untuk menahan kenaikan harga BBM, LPG hingga listrik di Tanah Air. Sehingga harganya tetap stabil ditengah kenaikan di pasar global.

"Kalau tidak, BBM ini sudah naik 2 kali lipat. Tapi kita tidak press itu dan tidak bisa dicover sendiri sama BUMN, makanya subsidi naik," kata dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Tambahan Subsidi Rp 380 Triliun

Selain tambahan subsidi Rp 380 triliun, pemerintah saat ini juga sedang menunggu restu tambahan anggaran sebesar Rp 154 triliun.

Bengkaknya belanja negara ini tidak lagi mengandalkan penarikan utang pemerintah. Lantaran kenaikan harga komoditas global menjadi berkah bagi Indonesia sebagai negara eksportir beberapa komoditas unggulan.

"Dari kenaikan komoditas ini kita dapat windfall. Ini buat dipakai buat apa? Salah satu yang penting saat ini melindungi masyarakat, pemulihan ekonomi dan kesehatan APBN, tiga tujuan ini sangat penting," kata dia.

Dia menambahkan, berbagai subsidi energi tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Antara lain dalam bentuk konsumsi listrik dan BBM, termasuk para pengguna jenis Pertamax. Alasannya Pemerintah tetap memberikan subsidi untuk Pertamax yang saat ini dijual dibawah harga keekonomiannya.

"Kalau pakai Pertamax juga itu bagian dari subsidi karena harga yang saat ini masih dibawah nilai keekonomiannya," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Subsidi Ditambah, Harga BBM Pertalite dan Solar Serta LPG Subsidi Tidak Naik

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan pemerintah dalam penyediaan dan distribusi BBM dan LPG dengan menambah alokasi subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

Belanja subsidi BBM dan LPG pada tahun 2022 yang semula dianggarkan hanya Rp 77,5 triliun dan Kompensasi BBM Rp 18,5 triliun, Pemerintah menetapkan kebijakan penambahan subsidi Rp 71,8 triliun dan kompensasi BBM Rp 234 triliun, atau menjadi Rp 401,8 triliun pada tahun 2022 (asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 100/barrel).

Dengan tambahan alokasi subsidi tersebut, Pemerintah bersama Pertamina memastikan sampai hari ini harga Pertalite, Solar Bersubsidi dan LPG 3 Kg tidak naik.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah yang melalui Kementerian Keuangan telah mengajukan penambahan subsidi untuk mendukung upaya Pertamina dalam penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi yang sangat diperlukan oleh masyarakat miskin, menengah, rentan dan UMKM.

“Di tengah tantangan berat lonjakan harga minyak mentah dunia yang sangat tinggi, Pemerintah memilih kebijakan pro rakyat dengan menambah alokasi subsidi BBM dan LPG agar harga lebih stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini wujud negara hadir untuk melindungi masyarakatnya,” ucap Nicke, Jumat (3/6/2022).

Lebih lanjut Nicke menjelaskan, dukungan pemerintah kepada Pertamina tidak hanya dengan menambah alokasi subsidi BBM dan LPG, namun juga dibuktikan dengan pembayaran kompensasi BBM yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2022.

“Dukungan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan merupakan solusi bagi Pertamina. Kebijakan ini sangat membantu perseroan agar Pertamina tetap dapat menjalankan fungsi dalam penyediaan dan distribusi BBM dan LPG bersubsidi,” imbuh Nicke.

Untuk itu, tambah Nicke, Pertamina akan berupaya maksimal agar subsidi yang dialokasikan Pemerintah untuk BBM dan LPG dalam APBN 2022 dapat lebih optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

“Kami akan memastikan pasokan mencukupi dan pengawasan terus ditingkatkan agar alokasi subsidi BBM dan LPG tepat sasaran,” pungkas Nicke.

4 dari 4 halaman

Pertamina Telah Bangun 463 Pertashop dan 36.661 Pangkalan LPG 3 Kg di Jawa Bagian Barat

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) telah membangun dan mengoperasikan Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertashop dan Pangkalan LPG 3Kg melalui Program One Village One Outlet (OVOO).

Program ini untuk menjalankan penugasan dari negara yaitu memastikan ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) Subsidi menyentuh ke seluruh pelosok desa.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan, saat ini di Jawa Bagian Barat melalui program OVOO telah terdapat 463 outlet Pertashop dan 36.661 pangkalan LPG 3 Kg. Jumlah ini tersebar di 826 kecamatan dan 7.784 desa atau kelurahan.

“Dengan jumlah penyebaran ini maka seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang menjadi target program telah tersedia Outlet Pertashop dan Pangkalan LPG 3 Kg.” jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6/2022).

Pendistribusian BBM dan LPG ke seluruh JBB wilayah Jabodetabek disalurkan dari Integrated Terminal Jakarta. Untuk di wilayah Banten berada di Fuel Terminal Tanjung Gerem dan LPG Terminal Tanjung Sekong. Sedangkan untuk di wilayah Jawa Barat berada di Fuel Terminal Ujung Berung, Fuel Terminal Cikampek, Fuel Terminal Padalarang, Fuel Terminal Tasikmalaya, Integrated Terminal Balongan, dan Fasilitas LPG Cirebon.

“2.031 Lembaga Penyalur BBM dan 36.661 Pangkalan LPG 3 Kg beroperasi hingga ke pelosok desa agar masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM dan LPG sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sehingga harga kebutuhan pokok menjadi semakin terjangkau,” tambah Eko.