Sukses

IKN hingga Food Estate jadi Cara Pemerintah Ratakan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemerataan di seluruh Indonesia. Beberapa diantaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, pembangunan jalan tol Trans-Sumatera hingga pembangunan food estate di luar Jawa.

Program tersebut merupakan upaya untuk menciptakan nilai tambah perekonomian Indonesia.

“Upaya tersebut juga merupakan salah satu cara kita untuk menciptakan tidak hanya nilai tambah ekonomi, tapi juga pemerataan yang tidak hanya berfokus kepada Pulau Jawa,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatidi di Singapura, Rabu (15/6).

Dia menjelaskan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki size ekonomi cukup besar di jajaran negara-negara G20. Bahkan, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di tataran ASEAN.

“Ini merupakan salah satu bentuk kesempatan bagi kita untuk bisa membuat Indonesia sebagai destinasi dari pembangunan dan juga investasi untuk para pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia melakukan berbagai macam sosialisasi dan komunikasi mengenai arah pembangunan di Indonesia. Tujuan untuk terus menjaga keberlanjutan dari pemulihan ekonomi yang selama 3 tahun terakhir sangat tergantung pada APBN.

Sri Mulyani mengatakan saat ini proses pemulihan sudah mulai terjadi. Tercermin dari mobilitas masyarakat yang mulai tinggi, kegiatan, konsumsi dan investasi mulai berjalan, serta kegiatan ekspor juga mulai meningkat.

“Sehingga APBN kita mulai bisa berbagi peranan dengan masyarakat dan swasta, baik dari dalam dan luar negeri,” kata dia.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Bangun IKN Nusantara, Menteri PUPR Minta Anggaran Rp 43,73 Triliun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp43,73 triliun dari tahun 2022-2024 untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara atau IKN Nusantara.

"Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dikutip dari Antara, Kamis (9/6/2022).

Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun.

Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.

"Ada beberapa yang sudah lelang di Cipta Karya, ada yang lelang Juni ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun, tapi sekitar Rp4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp43,73 triliun, ini juga disiapkan DIPA-nya," katanya.

Namun, Basuki menegaskan bahwa Kementerian PUPR hanya bertugas untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru.

"Kami hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar, yaitu jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor kementerian koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara," katanya.

3 dari 4 halaman

Tahap Pembangunan

Selain itu, Kementerian PUPR juga bertugas untuk pengerjaan air baku dan drainase.

Pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.

Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.

Ada pun Kementerian PUPR menyatakan pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022 agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan telah berada di Nusantara. 

4 dari 4 halaman

Dibangun Tahun Ini, Anggaran IKN Nusantara Belum Cair

Pemerintah akan memulai pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2022 ini. Namun, alokasi anggaran untuk pembangunan itu masih belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya sudah menyusun sokongan dana negara untuk fase awal proyek IKN di tahun ini. Namun, ia belum merinci berapa besaran pagu yang disiapkan untuk itu.

"Jadi alokasi yang kemarin itu sebenarnya sudah kita susun. Tapi yang saya tau hanya PUPR, PUPR sudah minta ke Kemenkeu tapi duitnya belum ada sampai sekarang. Di dipa kita enggak ada," ujar Diana saat ditemui di ICE BSD, Selasa (7/6/2022).

Kendati begitu, Kementerian PUPR tetap harus sudah memetakan rencana pembangunan IKN Nusantara untuk periode 2022-2024. Beberapa pembangunan awal yang bakal segera dilaksanakan seperti infrastruktur jalan, jaringan air, hingga Istana Negara.

"Sebelum istana harus ada land development dulu. Karena di sana enggak bisa langsung dibangun, kita harus melakukan land development dulu. Kemudian kantor kemenko kemenkeu dan juga di sumbu kebangsaan," terangnya.