Pemerintah Mulai Susun Strategi Ekonomi 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan haril rapat koordinasi terbatas mengenai kebijakan fiskal tahun anggaran 2023.

Seperti diketahui, untuk penyusunan APBN 2023, memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet untuk menetapkan posturnya dan kemudian indikasi dari pagu dari setiap Kementerian lembaga.

"Pada hari ini kita menyampaikan di dalam kabinet mengenai kerangka ekonomi makro nya yaitu proyeksi ekonomi tahun depan dan arah kebijakan fiskalnya serta indikasi dari pagu yang akan dilakukan," kata Sri Mulyani usai rapat koordinasi terbatas dikutip tayangan youtube, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Sri Mulyani memaparkan, kondisi tahun depan diharapkan akan ditandai dengan pandemi yang akan mulai menurun dan kemudian masuk ke pada periode endemi.

Sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang diharapkan akan mengurangi beban dan juga mengurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian.

"Namun tahun depan akan muncul suatu risiko baru dari sisi munculnya perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang telah menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas dan kemudian mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sekarang ini negara maju," katanya.

Pemerintah alokasikan Dana Otonomi Khusus untuk Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) .

2 dari 4 halaman

Waspadai Inflasi

Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sri Mulyani melanjutkan, kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter, baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga. Hal ini kemudian akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan juga nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan.

"Hal-hal tersebut akan kemudian menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global," tegasnya.

Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1 persen dari tadinya 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen.

Bank Dunia juga merevisi ke bawah Dari 4,4 persen ke 3,5 persen. Kemudian WTO juga meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4 persen ke 3,1 hingga 3,7 persen.

Sementara itu dari inflasi justru akan mengalami kenaikan diperkirakan menurut Bank Dunia inflasi di negara-negara Advance akan naik dari 3,9 persen ke 5,7 persen sedangkan di negara-negara emerging market akan mengalami tekanan inflasi dari 5,9 persen ke 8,6 persen.

"Nah kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak yang sangat rumit. Di berbagai belahan dunia sudah mengalami tekanan atau bahkan krisis pangan akibat kenaikan harga komoditas seperti di middle east atau Timur Tengah dan Afrika Utara. Dimana Mereka mengimpor 80 persen dari makanan atau gandum berasal dari Rusia dan Ukraina. Sekarang mereka menghadapi situasi tekanan terhadap supply makanannya," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Jurus Sri Mulyani Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,9 Persen di 2023

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah akan menyusun anggaran APBN 2023 secara sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman dari pandemi yang diharapkan akan semakin berubah menjadi endemik atau normal.

“Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung kepada APBN. APBN tetap akan suportif namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers terkait Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (16/2/2022).

Peranan konsumsi, investasi, ekspor kenaikannya cukup tinggi di tahun 2021, begitu juga yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan.

Diketahui kinerja perbankan dilihat dari dana pihak ketiga mencapai Rp 7.250 triliun dan loan to deposit ratio nya hanya 77 persen memiliki ruang untuk mulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit.

“Dan memang pertumbuhan kredit saat ini sudah mulai pulih yang tadinya mengalami kontraksi tahun lalu sekarang sudah tumbuh di 5,2 persen. Kita berharap pertumbuhan ini akan terakselerasi,” ujarnya.

4 dari 4 halaman

Produktivitas

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selanjutnya, dilihat pertumbuhan ekonomi berasal dari Capital market yaitu pasar saham dan obligasi. Untuk pasar saham mencapai Rp7.231 triliun atau naik 3,77 persen, serta pasar obligasi mencapai Rp 4.718 triliun naiknya 9,65 persen.

“Bisa menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO right issue maupun mengeluarkan obligasi Investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5 juta investor,” ujar Menkeu.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepadanya agar pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi sehingga temanya memang masalah produktivitas.