Ketua Banggar DPR RI Tolak Tax Amnesty Jilid II, Mengapa?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menanggapi munculnya wacana tax amnesty atau pengampunan pajak jilid II. Menurutnya, tax amnesty tidak boleh lagi diberikan pemerintah kepada mereka yang lalai membayar pajak.

Hal ini dikarenakan tax amnesty sudah dilaksanakan pada 2016. Pelaksanaan tax amnesty harusnya dilakukan satu kali saja dalam satu generasi kepemimpinan.

"Dari pandangan saya, seharusnya pemerintah tidak bicara tax amnesty jilid II karena akan timbulkan problem besar bagi para wajib pajak yang ikut tax amnesty jilid I, karena itu baru dilakukan tahun 2016," ujar Said kepada wartawan, Kamis (20/5/2021).

Lanjutnya, seharusnya pemerintah menggulirkan sunset policy daripada tax amnesty.

Dalam catatan Liputan6.com, istilah Sunset Policy digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

"Kalau tiap 5 tahun tax amnesty, compliance kita tidak ada. Artinya kita dianggap tidak mendorong, petugas pajak extra effortnya tidak ada, jadi tinggal tunggu per 5 tahun, 5 tahun lagi tunggu lagi, itu tidak boleh," kata Said

"Jadi bukan hanya tidak efektif, tapi tidak boleh dilakukan," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: