Sri Mulyani: APBN Berperan Penting Tangani Pandemi Covid-19

FOTO: Sri Mulyani Bahas Program PEN Bersama Komisi XI DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020). Sri Mulyani memastikan pencairan bantuan Rp 600 ribu bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta akan dimulai pekan ini. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah memainkan peran penting dalam penanganan Covid-19.

Bahkan, instrumen tersebut diharapkan menjadi satu-satunya yang bisa menyokong pemulihan ekonomi nasional.

"Kita melihat APBN melakukan seluruh peranan stabilisasi alokasi distribusi secara simultan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Adanya pandemi Covid-19, pemerintah mengambil langkah extraordinary dengan mengeleuarkan Perppu 1 yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kehadiran UU tersebut, meperbolehkan pemerintah untuk perlebar defisit APBN sebagai respon bentuk penanganan.

"Dan stimulus APBN menyebabkan defisit melebar hingga 6,34 dari yang tadinya 1,76 persen yang sudah disetujui DPR seblumnya," kata dia.

Melalui UU tersebut maka terjadilah reopening policy. Pemerintah menunjang dengan program yang disebut pemulihan ekonomi nasional. Dengan harapan sektor usaha bisa survive dan kemudian recovery.

"Meskipun demikian kita juga akan terus mendukung juga berbagai langkah reformasi karena pada akhirnya perekonomian tidak hanya penanganan Covid tetapi juga memulihkan dan membangun lagi pondasi," tandas Sri Mulyani.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, vaksin corona (Covid-19) dari Sinovac Biotech, China, sudah tiba di Indonesia. Saat ini, vaksin tersebut sedang menjalani proses uji klinis tahap 3 di Bio Farma.

2 dari 2 halaman

Anggaran Infrastruktur di 2021 Naik Tajam, Sri Mulyani Buka Suara

30 Wajib Pajak Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan saat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak (WP) di Jakarta, Rabu (13/3). Acara ini mengambil tema 'Sinergi Wujud Cinta Negeri'. (Liputan6.com/JohanTallo)

Pemerintah Jokowi-Maruf mengalokasikan anggaran infrastruktur di 2021 mencapai sebesar Rp413,8 triliun. Anggaran tersebut melonjak tajam mencapai 47,2 persen dari total alokasi pada tahun ini yang hanya sebesar Rp281,1 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan anggaran tersebut terjadi dikarenakan pemerintah ingin mengejar beberapa proyek yang sempat tertunda di tahun ini. Belum lagi, pemeritah juga akan menambah proyek-proyek baru di 2021.

"Sehingga kelihatan di tahun 2021 terjadi kenaikan hingga 47 persen sendiri menjadi Rp413,8 triliun. Itu untuk menampung banyak sekali luncuran yaitu yang tertunda tahun ini," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11).

Bendahara Negara itu berharap, kenaikan anggaran pada infrastruktur di tahun depan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi. Juga diharapkan untuk meningkatkan pemerataan kemajuan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Inedonsia.

"Bidang-bidangnya dari mulai jalan, tanah konektivitas jembatan, bandara, kereta api, air dan untuk energi termasuk yang tadi ICT," tandas dia.

Sebelumnya, Ekonom Senior, Faisal Basri menyoroti struktur pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di 2021 yang mencapai sebesar Rp414 triliun. Anggaran tersebut melonjak tajam dari yang dialokasikan pada tahun ini yang hanya sebesar Rp281,1 triliun.

"Nah kemudian kita lihat nih tahun depan masih susah-susah ini yang naik yang paling kenceng adalah pembangunan infrastruktur. Alokasi infrastruktur tertinggi sepanjang sejarah di tengah covid luar biasa," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Kamis (3/9).

Dia menduga alokasi pembangunan infrastruktur tersebut menjadi fokus penting pemerintah, dibandingkan dengan alokasi kesehatan. Di mana sektor kesehatan sendiri pada 2021 mendatang turun.

"Jadi lebih penting menyelamatkan proyek-proyek infrastruktur ketimbang menyelamatkan nyawa manusia dengan memvaksin kan secara gratis. Ini negara apa ini? Kalau di negara lain pemerintahannya sudah jatuh ini kalau begini caranya," kata dia.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024