Cek Langsung IT Nozzle SPBU, Kepala BPH Migas Minta Kendaraan yang Isi Premium Dicatat Nomor Polisinya

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka Monitoring Pengawasan Penerapan Digitalisasi atau IT Nozzle di SPBU, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa beserta Tim melakukan kunjungan ke beberapa titik SPBU di wilayah MOR IV dan V PT Pertamina (Persero) pada Minggu 30 Agustus 2020 hingga Selasa 1 September 2020.

Dalam kunjungan tersebut Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa atau yang akrab disapa Ifan mengapresiasi, mensupport serta memotivasi agar penerapan IT nozzle lebih baik lagi ke depan. Kepala BPH Migas juga mengingatkan agar petugas SPBU selalu mencatat nomor polisi kendaraan pada saat mengisi JBT (Biosolar) & JBKP (Premium Ron 88)

Progres hingga 29 Agustus 2020, SPBU yang telah terdigitalisasi dengan status BAST telah mencapai 62,7  persen atau sejumlah 3.460 SPBU dari target 5.518 SPBU di seluruh Indonesia. BPH Migas mengapresiasi Pertamina karena adanya peningkatan progress IT Nozzle terutama dalam pengadaan EDC di 5.518 SPBU sudah di atas 90 persen (4.979 SPBU).

Untuk wilayah MOR V persentase kepatuhan SPBU yang sudah mencatat nomor polisi (nopol) kendaraan mencapai 26 perse, sedangkan progress Pencatatan Nopol kendaraan secara nasional untuk JBT sudah naik dari 2 bulan lalu sekitar 30 persen sekarang sudah naik menjadi 40 persen.

Bahkan, di MOR IV sesuai laporan GM MOR IV PT Pertamina Sylvia Grace Yuvenna pencatatan Nopol di wilayahnya sudah sekitar 70 persen, di atas rata-rata Nasional.

"Oleh karena itu, kami (BPH Migas) meminta agar keberhasilan dan kepatuhan pemilik SPBU dan operator di MOR IV perlu dicontoh oleh MOR lainnya di seluruh Indonesia" ungkap Ifan dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

BPH Migas juga memberikan apresiasi atas langkah Pertamina untuk melakukan pencatatan nomor polisi pada produk bio solar (JBT).

Disisi lain, BPH Migas juga menginstruksikan kepada Pertamina agar di SPBU target IT Nozzle (5.518 SPBU) untuk mencatat juga Nopol kendaraan yg mengisi Premium (Jenis BBM Khusus Penugasan/JBKP), karena berdasarkan pengawasan di lapangan masih sangat kecil progressnya.

"Walaupun premium (RON 88) sudah tidak ada anggaran subsidi APBN nya, tetapi tiap tahunnya mendapat dana kompensasi dari Pemerintah yang nilainya triliunan rupiah, dimana verifikasi volume sebagai dasar untuk pembayaran dana kompensasi tersebut sesuai Pepres 191 tahun 2014 dilaksanakan oleh BPH Migas." Jelas Ifan.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020