Sukses

Kemenhub Bantah BUMN Monopoli Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan

Kementerian Perhubungan membantah tudingan pemerintah melalui BUMN melakukan monopoli jasa bongkar muat di pelabuhan.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan membantah tudingan pemerintah melakukan monopoli jasa bongkar muat di pelabuhan. Mayoritas anggota dewan Komisi V DPR RI menuding monopoli dilakukan oleh perusahaan BUMN yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo mengatakan monopoli terhadap jasa bongkar muat ini tidak hanya dilakukan oleh Pelindo. Sebaliknya, koperasi dan Pengelola Pekerja Bongkar Muat (PKBM) juga ikut melakukan monopoli.

"Justru ada indikasi monopoli itu tidak hanya terjadi di Pelindo tapi ada juga indikasi monopoli di koperasi dan TKBM," kata Agus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR-RI, Jakarta, Selasa (25/8).

Akibat tudingan monopoli tersebut, DPR menilai banyak pendapatan pekerja bongkar muat non-Pelindo yang mengalami penurunan pendapatan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, sejumlah aktivitas dibatasi, termasuk aktivitas di pelabuhan.

Dalam hal ini Agus menilai penurunan pendapatan para pekerja bongkar muat tidak menurun secara signifikan. Sebab, meski di masa pandemi, aktivitas di Pelabuhan tetap berjalan.

"Kalau memang pendapatan turun akibat Covid-19 itu juga turun, harusnya tidak banyak karena emang dari pekerjaan curah ini banyak turunnya," kata Agus.

Agus melanjutkan selama pandemi, kegiatan pengiriman kargo di seluruh Indonesia berjalan lancar. Memang terjadi penurunan selama adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun jumlah penurunan tidak signifikan.

"Penurunannya juga tidak terlalu signifikan karena pelayanan kami memang normal dan kami bekerja 24 jam 7 hari dalam 1 minggu," tutur Agus.

Selain itu, pihaknya juga terus mempercepat berbagai hal yang berkaitan dengan proses. Sehingga pelayanan di pelabuhan bisa lebih cepat di pelabuhan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kemenhub Danai Pembangunan Pelabuhan Seba NTT dengan Surat Utang Syariah

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya transportasi laut untuk mendukung konektivitas di Indonesia terutama di wilayah Timur.  Transportasi laut harus didukung dengan pembangunan pelabuhan dengan sarana dan prasarana memadai.

Budi Karya menyatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan Seba di NTT yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara.

"Tahun 2020 ini kita memang mempunyai beberapa anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara, lewat APBN kita bangun pelabuhan Seba di NTT," ujar Budi Karya dalam tayangan virtual, Senin (24/8/2020).

Pembangunan pelabuhan tersebut juga termasuk salah satu upaya untuk mendorong intensifikasi tol laut. Adapun hingga saat ini, terdapat 26 trayek tol laut yang sudah disediakan oleh Kemenhub.

Selain itu, pelabuhan Seba juga akan menjadi hub transportasi laut di NTT dan selatan Maluku.

"Kita berikan contoh, nanti Kupang menjadi satu hub di NTT dan selatan Maluku, nanti kapal komersial menuju Kupang lalu keliling kapal-kapal itu sehingga tol laut bisa memastikan harga 9 bahan pokok bisa dijangkau masyarakat," ujar Budi Karya.

Menhub Budi menyebutkan bahwa tol laut terbukti efisien karena telah mengangkut jutaan ekor sapi dari NTT ke Jawa Timur.

"Bahkan saat Hari Raya kita angkut ke Dumai sehingga potensi ekonomi di NTT bertambah baik," ujarnya.

Pihaknya juga menyediakan 110 trayek pelayaran perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang jarang tersentuh transportasi laut sehingga dapat membantu mobilitas masyarakat di sana.

"Jadi saudara-saudara di Maluku, atau datang dari Papua, Ambon bisa dengan kapal itu, selain kita miliki kapal ternak untuk distribusi ternak," ujar Budi Karya.

3 dari 3 halaman

Menhub: Operasional Pelabuhan Patimban Subang Bakal Kurangi Kepadatan Tanjung Priok

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan keberadaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat berdampak positif untuk masyarakat dan negara.

Menhub Budi menjelaskan, dampak positif itu karena Pelabuhan Patimban memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Di antaranya, pelabuhan Patimban akan dilengkapi akses jalan tol dan jalur kereta api.

Dengan adanya kemudahan akses dan fasilitas itu diharapkan ke depan akan dapat menjadikan kawasan Pelabuhan Patimban ini menjadi kawasan logistik yang sangat besar seperti Pelabuhan London Gateway.

"Diharapkan, pelabuhan ini dapat mendorong ekonomi masyarakat sekitar dan juga secara nasional," ujar Menteri Budi melalui keterangan tertulisnya usai meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Minggu, 9 Agustus 2020.

Selain itu, kata Budi, dengan adanya Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor (Car Terminal) di Pelabuhan Patimban diyakini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas khususnya untuk ekspor-impor produk kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebab selama ini, kendaraan berat termasuk angkutan ekspor-impor kendaraan menyumbang pada kemacetan lalu lintas khususnya ruas antara Bekasi-Tanjung Priok, Jakarta.

Pelabuhan juga diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas dari dan menuju Jakarta.

Saat ini, lanjut Budi, proyek pembangunan tahap I Pelabuhan Patimban hampir rampung atau lebih dari 90 persen. Rencananya pelabuhan di Subang, Jawa Barat itu dapat diselesaikan pada Oktober 2020, sehingga bisa dilakukan soft launching pada bulan November.

"Kami berharap semua pihak kerja keras agar Pelabuhan Patimban ini mulai dapat beroperasi pada November 2020," kata Budi. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.