Awasi Suntikan BUMN, Sri Mulyani Gandeng BPKP, BPK dan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menambah modal 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 104,38 triliun. Pemerintah pun mengajak berbagai pihak untuk mengawasi penggunakan suntikan modal tersebut.

Menteri Keunagan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, suntikan modal tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dana talangan, Penyertaan Modal Negara (PMN), hingga kompensasi.

Untuk dana talangan, ada lima BUMN yang akan mendapatkan dana tersebut, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perum Perumnas (Persero) Rp 650 miliar, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 3,5 triliun. Ada juga PT Perkebunan Nusantara (Persero) sebesar Rp 4 triliun, serta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun.

Untuk Perum Bulog, akan diberikan Rp 10,5 triliun dana tambahan dalam bentuk bantuan sosial (bansos). "Total dukungan pemerintah kepada BUMN itu sebanyak Rp 104,38 triliun dalam bentuk above the line dan Rp 44,92 triliun dalam bentuk below the line. Sehingga total Rp 149,2 triliun," ujarnya dalam video conference, di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Sri Mulyani menegaskan, pemberian dana talangan bukan untuk menutupi persoalan hukum yang ada dalam BUMN tersebut. Untuk itu, dirinya akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sampaikan kalau ada BUMN yang sedang ada masalah hukum, dana-dana tersebut tidak berarti menutup persoalan mereka, ini dilakukan dengan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi tinggi. Kami juga akan melibatkan BPKP, BPK, dan KPK dalam melihat operasi dan membantu menggunakan dana talangan, sehingga fungsi BUMN tetap jalan dan tidak ada penyalahguanaan dana talangan," jelas dia.