Saldo Kartu Sembako Naik Jadi Rp 200 Ribu, Sri Mulyani Siapkan Rp 4,56 T

Pemerintah dan DPR Bahas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan — Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja gabungan bersama BPJS dan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Rapat membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan peran pemda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,56 triliun untuk membiayai program kartu sembako murah. Setiap keluarga nantinya akan mendapat bantuan sebesar Rp 200 ribu naik dari sebelumnya hanya Rp 150 ribu per keluarga.

"Pertama pemerintah memberikan tambahan kartu sembako yang Rp 150 ribu per kartu penerima jadi Rp 200 ribu , naik Rp 50 ribu. Itu untuk 15,2 juta penerima, cukup besar biaya yang dikeluarkan Rp 4,56 triliun," ujar Sri Mulyani di Pasific Place, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Dia mengatakan, kenaikan kartu sembako tersebut untuk mendongkrak daya beli masyarakat bawah. Selain kartu sembako, pemerintah juga memberikan subsidi tambahan untuk sektor perumahan.

"Kita juga lihat sektor perumahan perlu stimulate. Tahun ini anggaran Rp 3,3 triliun untuk subsidi uang muka dan bunga bagi pembelian rumah masyarakat berpendapatan rendah, naik Rp 1,5 triliun," jelas Sri Mulyani.

"Sehingga akan ada seluruh rumah yang dibangun 2019 bisa terbeli karena demand baru, plus muncul konstruksi baru. Jangan lupa sektor konstruksi perumahan linkagenya ke 170 subsektor lain. Entah itu furniture, jasa bisa multiplier effect," sambungnya.

2 dari 2 halaman

Kartu Pekerja

DPR dan Menteri Keuangan Bahas RUU Prioritas 2020 — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat konsultasi dengan DPR di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). Rapat membahas program Omnibus Law dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 terkait keuangan dan perkembangan makro fiskal dan keuangan negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kemudian, pemerintah juga mengalihkan Dana Alokasi Fisik (DAK) Pariwisata menjadi hibah sebesar Rp 147 miliar. Dana tersebut berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Kita juga berikan Rp 147 miliar di dalam APBN 2020 yang kita harapkan bisa kita gunakan. Nantinya tidak bisa terpakai karena 30 kabupaten/kota tidak siap proposal. Kita jadikan hibah dalam mendorong pemda melakukan kegiatan sektor pariwisata," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan kartu pekerja Rp 10 triliun untuk 2 juta penerima. Kartu pekerja tersebut akan digunakan untuk pelatihan vokasional.

"Kemudian ada kartu prakerja Rp 10 triliun untuk 2 juta potensi penerima untuk vocational training. Karena kita butuh persiapan, implementasinya direncanakan pertengahan tahun, Pak Presiden bilang kita lakukan di bulan Maret," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Merdeka.com
Kartu Sembako Murah