Dirut Asabri Soal Utang Benny Tjokro: Mati Siji Mati Kabeh

Skandal perusahaan asuransi PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang saat ini sedang memanas turut mengundang mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk berkomentar.

Dalam blog pribadinya, DI's Way, Dahlan, menyatakan kalau uang Asabri yang katanya bermasalah lebih mungkin diselamatkan dibanding uang Jiwasraya.

"Uang Asabri mungkin lebih bisa diselamatkan. Daripada uang Jiwasraya. Asabri punya punggung yang kuat. Tidak perlu sampai ada pistol ditodongkan ke kening. Juga tidak perlu sampai bentak-membentak," tulis Dahlan sebagaimana dikutip Liputan6.com, Senin (20/1/2020).

Menurut Dahlan, Benny Tjokro (Bentjok) dan Heru Hidayat, adalah dua orang yang "menjerumuskan" Asabri ke dalam permainan saham gorengan. Jika memang uang Asabri hilang, maka aset dua aktor tersebut harusnya dapat "dengan mudah" dijual.

"Mereka itu--khususnya Bentjok--punya aset yang bisa dilirik. Memang bentuknya bukan uang kontan tapi bisa jadi uang--kapan-kapan," ucapnya.

Lanjut Dahlan, salah satu caranya ialah dengan menyerahkan tanah di Serpong, tepatnya di Maja.

"Kalau itu yang terjadi, memang, Asabri terselamatkan. Memang belum akan segera mendapat uang, tapi setidaknya tidak jadi hangus," tutur Dahlan.

Dahlan melanjutkan, misalnya saja Asabri telah kehilangan Rp 10 triliun. Lalu Bentjok menyerahkan tanah senilai Rp 10 triliun. Mungkin saja, masalah uang hilang itu langsung beres seketika.

Namun, saat masih berwujud tanah, pengelolaannya-lah yang harus dipikirkan.

"Anggota TNI dan Polri memang tidak perlu khawatir. Tinggal tanah itu nanti akan diapakan. Dijual? Dikerjasamakan? Ditabung? Itu tantangan sekaligus peluang, peluang untuk ngobyek juga," ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku sudah mendengar adanya dugaan korupsi yang terjadi dalam PT Asabri (Persero). Karenanya, sebagai lembaga antirasuah, dirinya ingin memastikan terlebih dulu apakah memang ada kerugian negara terjadi di dalamnya lewat bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Harus dipahami posisi perhitungan kerugian negara itu kompetensi dan hak BPK. Kami sudah koordinasi dan kami sudah bersepakat kalau ada kerugian negara yang dihitung BPK, tentu kita akan tangani. Itu hasil terakhir pertemuan kami Rabu kemarin," kata Firli saat jumpa pers di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Karenanya, Firli meminta seluruh pihak untuk bersabar dan yakin dengan kerja yang saat ini dilakukan oleh lembaga antirasuah.

"Kami mendalami isu yang kita dalami bersama dalam isu persoalan Asabri. Jadi, saya sudah bertemu ketua BPK. Jadi yakinlah setiap ada dugaan korupsi tentu kita harus kerja sama," jelas Firli.

Dugaan korupsi dalam PT Asabri (Persero) pertamakali disinggung oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Dia menyebut ada kerugian mencapai Rp 10 triliun. Karenanya selain KPK, Polri mengaku juga sudah bergerak menyelidiki dugaan terkait.