Mengintip Utang Pemerintah dari Era Soeharto hingga Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal utang pemerintah yang menyentuh Rp 4.418,3 triliun di tahun 2018. Menurutnya, rasio utang masih aman selama tidak sampai ke 60 persen PDB (Produk Domestik Bruto).

"Indonesia dengan GDP ratio 30 persen dan dengan defisit yang makin mengecil tentu kita ingin menyampaikan bahwa kita mengelola APBN, keuangan negara dan utang kita secara sangat hati-hati," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Dalam masalah rasio, utang Indonesia juga terus menanjak sejak 2009, walau masih konsisten di bawah 30 persen. Lebih lengkapnya, berikut daftar utang pada akhir setiap pemerintahan, terhitung sejak 1998 ketika Soeharto lengser.

Era Soeharto: Rp 551,4 triliun (USD 68,7 miliar), setara 57,7 persen PDB.

Era BJ Habibie: USD 938,8 triliun (USD 132,2 miliar), setara 85,4 persen PDB.

Era Gus Dur: USD 1.271,4 triliun (USD 129,3 miliar), setara 77,2 persen PDB.

Era Megawati Soekarnoputri: Rp 1.298 triliun (USD 139,7 miliar), setara 56,5 persen.

Era Susilo Bambang Yudhoyono: Rp 2.608,8 triliun (USD 209,7 miliar), setara 24,7 persen.

Era Joko Widodo (saat ini): Rp 4.418,3 triliun (USD 312 miliar), setara 30 persen.

Pada daftar di atas, terlihat utang tertinggi adalah 85,4 persen, kemudian rasionya terus menurun sejak era Gus Dur, walau angkanya terus meningkat sampai saat ini.

Mengenai utang, Sri Mulyani menyebut utang bukanlah sesuatu yang kotor, apalagi dana dari instrumen utang digunakan sebagai anggaran pembangunan, seperti universitas.

"Utang itu bukan sesuatu yang najis," ujarnya pada acara rapat kerja nasional Kementerian Agama (Kemenag) RI.