Sukses

Kementerian PUPR Gandeng 3 Kontraktor Pulihkan Infrastruktur NTB

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Bangunan Sementara Fasilitas Umum dan Sosial dengan 3 perusahaan kontraktor untuk merehabilitasi berbagai fasilitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca terjadinya gempa bumi beberapa waktu lalu.

Ketiga kontraktor yang telah menjalin kontrak tersebut yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya (Persero).

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, kontrak ini berbeda dengan kontrak umumnya, dimana pekerjaannya dilakukan setelah penandatanganan kontrak.

"Sesuai dengan peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, dapat dilakukan pekerjaan terlebih dahulu baru penandatanganan kontrak. Kontrak ini sebagai dasar pembayaran bukan pelaksanaan," jelas Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12/2018).

Pasca bencana gempa NTB sendiri, terdapat laporan 1.317 bangunan gedung yang rusak. Setelah dilakukan verifikasi, 545 unit sarana prasarana diperbaiki oleh Kementerian PUPR, dengan 267 unit diantaranya dengan penanganan bangunan sementara.

Dengan adanya kontrak ini, perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum dilaporkan akan dilanjutkan hingga bangunan permanen. Fasilitas yang ditangani antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas penunjang perekonomian.

Adapun nilai kontraknya yakni sebesar Rp 1,1 triliun dengan target penyelesaian Desember 2019. Namun diupayakan, pengerjaan dapat rampung lebih awal pada Juli 2019.

2 dari 3 halaman

.500 Hunian Sementara Dibangun untuk Korban Gempa di NTB

Gempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, lebih dari seribu kali membuat sejumlah wilayah rata dengan tanah. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rubuh akibat gempa.

Untuk memberikan tempat hunian layak sementara, BUMN bersinergi membangun hunian sementara (huntara) untuk korban gempa. Total ada 1.500 huntara yang dibangun di NTB. Jumlah itu tersebar di 18 lokasi terdampak gempa, dan diperkirakan dapat menampung 1.500 keluarga.

 Salah satu wilayah dengan jumlah huntara terbanyak adalah Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Total ada 700 unit huntara yang dibangun di wilayah yang terletak di lembah Gunung Rinjani ini. Huntara itu tersebar di 5 desa yakni Desa Sembalun Bumbung sebanyak 200 unit, Desa Sajang 127 unit, kemudian di Desa Sembalun Timbal Gading, Desa Sembalun Lawang, dan Desa Bilok Petung.

"Ini tergolong hunian ramah gempa," ujar Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Catur Budi Harto di Sembalun, Selasa (23/10/2018).

Catur mengatakan, pembangunan huntara dikoordinasikan oleh BNI, berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Adapun untuk proses konstruksinya berkolaborasi dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Ini merupakan hasil kerja bersama BUMN di mana yang 1.500 huntara sudah selesai kami bangun," lanjut Catur.

Pantauan Liputan6.com di Sembalun, huntara dibangun di lapangan yang dikelilingi oleh bukit-bukit di sekitar Gunung Rinjani. Beberapa huntara memiliki pemandangan menakjubkan, yakni langsung menghadap ke bukit atau Gunung Rinjani yang merupakan destinasi wisata andalan Pulau Lombok.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Artikel Selanjutnya
Kementerian PUPR Kucurkan Rp 401 Miliar untuk Bangun Arena Aquatic di Papua
Artikel Selanjutnya
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Lebak Terasa hingga Jakarta