Tol JORR Terintegrasi, 61 Persen Pengguna Bayar Tarif Lebih Murah

Tarif Baru Tol JORR — Antrean kendaraan di Gerbang Tol Ciledug I, Jakarta, Senin (18/6). Tarif Tol JORR nantinya dikenai tarif terintegrasi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sosialisasi terkait sistem integrasi tarif tol Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR), di Gedung Kementerian PUPR, Kamis (21/6/2018).

Hal itu dilakukan untuk menyampaikan kepada publik, bahwa integrasi tarif tol JORR bukan semata-mata menguntungkan pihak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai operator. Langkah ini bertujuan menyesuaikan tarif rata-rata dan memfungsikan tol sebagai jalan bebas hambatan jarak jauh, khususnya bagi angkutan logistik.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengkalkulasi, integrasi Tol JORR ini nantinya akan memangkas ongkos sekitar 61 persen penggunanya.

"Kalau kami hitung, ada 61 persen yang akan membayar lebih murah. Sementara 38 persen lebih mahal, dan ada 1 persen yang sama (perhitungan ongkos tarifnya)," jelas dia di Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Teruntuk 38 persen yang notabene merupakan pengguna jarak dekat, ia menyarankan agar memakai jalan arteri apabila besaran tarif tersebut dirasa terlalu tinggi.

Dia pun melanjutkan, tujuan utama penyesuaian tarif ini bukan serta merta untuk menaikkan pendapatan BUJT, namun memudahkan pengguna jarak jauh seperti angkutan logistik agar pengeluarannya lebih murah.

"Jadi secara garis besar, ini bukan untuk menaikkan pendapatan dan sebagainya, tapi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Ada yang bayar mahal, tapi 61 persen bayarnya lebih murah. Penerapannya juga sudah ditunggu oleh truk-truk golongan III, IV dan V," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna membenarkan, bahwa integrasi Tol JORR akan meringankan beban biaya angkutan besar golongan II-III-IV-V yang nantinya akan disederhanakan menjadi dua golongan saja.

"Ambil contoh misal satu truk golongan V yang gunakan JORR dan akses Tanjung Priok. Itu yang awalnya bisa bayar beberapa kali sebesar Rp 94.500 jadi cuman bayar sekali Rp 30 ribu," jelas dia.

Terkait kapan integrasi tarif tol ini akan diterapkan, Arie menjawab, itu akan segera dilaksanakan secepatnya bila seluruh pihak sudah memahami tujuan hal ini diberlakukan.

"Kapan? Secepatnya. Soalnya angkutan logistik sudah menunggu. Yang ditangkap di lapangan, sistem ini belum dimengerti secara profesional. Kami berharap dapat diterapkan secepatnya dari hasil sosialisasi ini," pungkas dia.

2 dari 2 halaman

Kata Menko Darmin soal Integrasi Tarif Tol JORR

Pemerintah berencana mengintegrasi sistem transaksi di ruas Tol Outer Ring Road (Tol JORR). Dengan penerapan sistem integrasi ini semua tarif tol akan dipukul rata.

Pengguna jarak pendek maupun jauh sama-sama harus membayar Rp 15.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, rencana kebijakan penerapan integrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebetulnya tidak menjadi masalah. Integrasi tersebut dinilai masih di batas wajar, terkecuali ada kenaikan pada tol nasional.

"Ya, tidak masalah memang sudah pasti akan ada yang keberatan. Karena apa? Karena aku tidak mau pakai semuanya. Aku pakai dikit saja, bayarnya nanti jadi lebih mahal. Itu normal. Tetapi bagi mereka yang makainya panjang dia akan senang. Jadi ada yang untung dan ada yang rugi. Kalau naik tol secara nasional itu lain lagi," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Sebagai informasi saja, jika sebelumnya untuk jarak pendek Tol JORR harus membayar Rp 9.500 dan jarak jauh sebesar Rp 20.000. Oleh karena itu dengan penerapan sistem integrasi ini semua tarif tol dipukul rata.

Untuk jarak pendek maupun jauh sama-sama membayar Rp 15.000. Sebelumnya Pemerintah berencana mengintegrasi sistem transaksi di ruas tol JORR pada tanggal 13 Juni 2018. Rencana itu kemudian diundur pada 20 Juni 2018. Namun, pada Selasa 19 Juni 2018 Pemerintah kembali mengumumkan akan kembali menunda penerapan Integrasi transaksi di JORR dengan jangka waktu yang belum disampaikan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
Tol Jorr