Sukses

Dirut Mandiri Tolak Satukan ATM dengan Bank Asing

Sebenarnya wacana penyatuan ATM ini sudah lama bergulir dan sudah dilakukan antar perbankan BUMN melalui sistem Link.

Liputan6.com, Jakarta - Anjuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perbankan BUMN menyatukan Automatic Teller Machine (ATM) guna menurunkan tingkat suku kredit perbankan mendapat tanggapan dari Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin.

Budi mengatakan, sebenarnya wacana penyatuan ATM ini sudah lama bergulir dan sudah dilakukan antar perbankan BUMN melalui sistem Link.

"Sebenarnya ide itu sudah cukup lama dilontarkan. Dan sebenarnya sudah jalan di bank BUMN. Jadi kalau lihat bank BUMN sudah link oleh ATM Link. Jadi sudah gabung, nggak lewat private sector. Ada interchange fee-nya," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Dia menjelaskan, dengan sistem Link ini saja sudah membawa keuntungan bagi perbankan BUMN, terutama bank yang belum memiliki banyak unit anjungan tunai mandiri tersebut.

"Dengan begitu bank BUMN yang ATM-nya sedikit itu bisa dapat akses ke Bank BUMN yang besar. Sebenarnya sudah ada sih itu," lanjutnya.

Namun menurut Budi, akan lebih baik jika penyatuan ATM ini hanya dilakukan antara perbankan plat merah. Atau bila ingin dengan perbankan swasta, bisa dengan bank pembangunan daerah (BPD).

"Kalau saya pribadi, saya lebih senang dengan BUMN, kalau private (swasta) ya dengan BPD-lah. Asing nggak usah," kata dia.

Dia menyatakan, penyebabnya tidak ingin melakukan penyatuan ATM dengan perbankan asing karena pengalaman Bank Mandiri yang ditolak saat ingin melakukan penyatuan dengan perbankan lokal di negara lain seperti di Singapura dan Malaysia.

"Kenapa, karena saya mau masuk ke Malaysia nggak boleh, Singapura nggak boleh tuh. Jadi kalau saya mau bank asing, mau masuk ke Singapura join dengan ATM bank-bank nya Singapura nggak dikasih. Kalau ke Malaysia, dikasih cuma mungkin annual fee-nya 5 kali lebih mahal, transaction fee-nya 6 kali lebih mahal, jadi kenapa kita mesti share. Saya juga mohon pemahaman teman-teman jangan kemduian kita yang didorong untuk buka. Padahal di negara lain nggak boleh masuk kita," tandas dia. (Dny/Nrm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini