Sukses

Menteri Basuki Enggan Pindah ke IKN jika Belum Ada Air

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan sambungan air bersih akan segera masuk ke IKN pada bulan depan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya infrastruktur penyediaan air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan, dirinya enggan pindah ke IKN jika fasilitas itu belum tersedia.  

"Jadi saya juga mau pindah kalau airnya sudah masuk. Karena air itu memang esensial. Kalau listrik bisa pakai genset, walaupun sekarang sudah ada PLN. Tapi kalau air, mau mandi pakai apa? Masa pakai air botolan, enggak," ujar Basuki saat ditemui di sela kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (21/5/2024). 

Namun, ia memastikan sambungan air bersih akan segera masuk ke IKN pada bulan depan. "Jadi kita masukkan, Insya Allah akhir juni air sudah bisa masuk sampai ke hotel, perkantoran, dan rumah," imbuhnya. 

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono telah mengkonfirmasi kesiapan pemindahan sejumlah menteri ke IKN mulai Juli 2024. Saat ini, tengah dilakukan proses instalasi air bersih di proyek ibu kota baru tersebut. 

"Jadi (pindah ke IKN Juli), cuman airnya belum masuk. Nanti Juni masuk, jadi Juli Insya Allah bisa," ujar Menteri Basuki saat ditemui usai acara halal bihalal bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Sejumlah rumah menteri di IKN saat ini pun sudah rampung. Basuki pun memastikan seluruhnya bakal selesai pada Juli mendatang. "Sudah, sudah ada dua yang jadi. Tapi nanti Juli semua jadi," ucapnya. 

Menurut rencana, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan jadi beberapa pejabat pertama yang pindah ke IKN. Sementara untuk pejabat lain semisal Menkeu Sri Mulyani yang masuk golongan awal belum bisa dipastikan kapan pemindahannya. 

"Kalau rencananya sih pak Menhub, Menkes, beliau ingin bareng," kata Basuki.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Kejar Target Investasi Rp 100 Triliun pada 2024, Otorita IKN Gandeng INA

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar kerjasama dengan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menggenjot realisasi investasi di IKN.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, kolaborasi bersama INA diharapkan bisa bantu mencapai target investasi di ibu kota baru senilai Rp 100 triliun paea 2024 ini. Adapun pemasukan modal ke IKN sejauh ini telah mencapai separuhnya.

"Jadi memang kita menargetkan total investasi publik dan swasta di luar yang Kementerian PUPR, untuk hingga akhir tahun ini kira-kira Rp 100 triliun. Dengan groundbreaking dan beberapa kegiatan yang kita lakukan kemarin, itu sudah sampai kira-kira Rp 50 triliun," terangnya usai acara pendantanganan di Grand Hyatt Bali, Minggu (19/5/2024).

Bambang menyebut pihaknya memang tengah berupaya untuk mengantongi sisa Rp 50 triliun pada semester II 2024.

Dia menuturkan, misi itu sangat mungkin lantaran sejumlah proyek dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) kini tengah berproses.

"Harapan kami mungkin dalam hitungan bulan kita akan bisa melihat beberapa investasi dengan skala yang lebih besar karena KPBU tadi," imbuh dia.

 

3 dari 4 halaman

Banyak Terima Surat Investasi

Bambang juga mengaku semakin banyak menerima surat minat investasi (letter of Intent/LoI) ke IKN Nusantara.

"Kalau kita melihat jumlah letter of intent kita sudah cukup banyak, 407. Tentu dari situ kita harapkan dengan sama-sama dengan teman-teman dari INA, kita bisa melihat dan lebih fokus mana yang akan kita coba benar-benar fasilitasi dengan baik," ungkapnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah turut menceritakan pengalaman pihaknya sukses menarik investor luar negeri, khususnya dalam sektor-sektor tertentu yang tengah digaungkan pemerintah.

"Terutama di empat bidang ya, infrastruktur, kesehatan, digital, dan juga renewable energy. Nah, dengan pengalaman kita, siapa tahu kami bisa membantu pembangunan Ibu Kota Negara dengan lebih cepat dan lebih baik," tuturnya.

4 dari 4 halaman

Rumah Menteri di IKN Beres Juli 2024, Siap-Siap Pindah

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pengerjaan rumah dinas 36 menteri Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah mencapai 87 persen, serta ditargetkan rampung secara menyeluruh pada Juli 2024.

"87 persen tapi nanti Juli pasti sudah 36 rumah," ujar dia saat peninjauan rumah dinasnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Kalimantan Timur, Selasa.

Menteri Basuki menyampaikan rumah dua lantai dengan empat kamar tidur tersebut secara bangunan, mulai dari fisik material, hingga arsitektural interior menggunakan produk dalam negeri. Sehingga hal itu menurutnya turut mendorong program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi lebih optimal.

"Cuma sistem smart home-nya saja yang tidak TKDN," kata dia.

Ia mengatakan untuk suplai daya yang dipakai dalam rumah menteri tersebut menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkekuatan 6.600 watt yang bisa mencukupi kebutuhan pasokan listrik rumah dinas secara menyeluruh.

Selain itu, dirinya memastikan suplai air yang berasal dari reservoir KIPP cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah dinas, serta air yang terdistribusi bisa diminum secara langsung.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan Istana Negara dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur saat ini sudah memasuki pengerjaan arsitektural interior.

"Istana itu sudah 67 persen, nanti Juni sudah selesai, sekarang sudah pengerjaan arsitektural, pekerjaan interior, ukiran, dan sebagainya. Sedangkan Kantor Presiden itu sudah 80 persen lebih. Jadi semuanya insya Allah selesai pada bulan Juni," kata dia saat meninjau infrastruktur Kawasan Istana Presiden (KIP) di IKN, Senin (6/5/2024).

Dirinya menyampaikan secara garis besar barang yang dijadikan sebagai interior di Istana Negara maupun Kantor Presiden berasal dari dalam negeri, seperti Lampu dan ukiran yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Boyolali.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.