Peluncuran Proyek Tol Trans Sumatera Dilakukan pada 10 Oktober

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden pembangunan tol trans Sumatera. Dengan begitu pemerintah akan melakukan pencanangan pembangunan tol Sumatera pada 10 Oktober 2014.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengatakan, Peraturan Presiden tersebut telah ditandatangani sebelum ia dan Presiden melakukan kunjungan keluar negeri.

"Perpresnya sudah sebelum saya pergi sudah beres, ditandatangan di airport sebelum Pak SBY ke Portugal," kata Chairul, di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Chairul melanjutkan, dengan keluarnya Perpres tersebut maka pemerintah akan melakukan peluncuran tol trans Sumatera pada 10 Oktober 2014. "Tanggal 10 insyaallah saya koordinasi Menteri PU, dan BUMN kita akan launching di Medan," ungkapnya.

Chairul mengungkapkan, pemerintah sudah mendapat jaminan dari pelaksana proyek yaitu PT Hutama Karya untuk menjalankan pembangunan tol dengan tahap Awal Medan-Binjai. "Hutama karyanya sudah tadi Pak Dahlan bilang siap. Dua ruas, Medan-Binjai," ungkapnya.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengungkapkan, ruas tol Medan-Binjai lebih dahulu digarap karena pembebasan tanahnya sudah mencapai 70 persen. Sedangkan sisanya juga akan mudah dibebaskan karena tanah tersebut milik Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN.

"Mungkin masalah pembebasan tanahnya lebih gampang disana. Karena lebih 70% yang mau dilewati jalan tol itu punyanya PTPN. Dan diharapkan nanti kerjasama KBUMN Dan PTPN jauh lebih gampang," tutur Djoko.

DJoko menegaskan, pembangunan tol trans Sumatera tersebut baru bersifat peluncuran belum peletakan batu pertama. Pasalnya peran Hutama Karya diproyek tersebut sebagai badan usaha jalan tol bukan kontraktor. Karena itu perlu proses penjang untuk melakukan peletakan batu pertama.

"Dia itu juga harus teken PTJT dengan BPJT, teken Kontrak. Harus mendapatkan financial close dari perbankan, baru tender kontraktor. Jadi agak lama. Jadi kalau ground breaking itu, itu pemborongnya sudah ada. Tapi ini baru pencanangan. Tapi kan ini sudah pasti ada perintah presiden kepada Badan Usaha. Jadi itu sudah pasti, anggarannya sudah pasti diadakan juga. Jadi itu dicanangkan bisa," pungkas Djoko. (Pew/Ahm)