Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan baru Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan sangat sulit dilakukan karena bunga tinggi.
Pandangan itu disampaikan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR tentang revisi Undang-Undang Provinsi NTB dan NTT. Draf revisi memasukkan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan.
Advertisement
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Nufransa Wira Sakti menyebut kewenangan menerbitkan obligasi sebenarnya sudah tersedia dalam UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
"Tantangan utamanya bukan semata-mata kewenangan, melainkan juga kesiapan fiskal, proyek, kelembagaan, dan tata kelola," ujar dia, Senin (16/11/2026).
Soal bunga, ia menyebut obligasi negara kini hampir 7%. "Kalau misalnya pemerintah daerah ini mau mengeluarkan obligasi, tidak mungkin dia di bawah bunganya pemerintah," katanya.
Menurut dia, investor tidak akan masuk jika bunga di bawah 7%. "Sehingga harus di atas 7% dan itu akan sangat mengganggu kapasitas fiskal dari masing-masing daerah," ujar dia.
Sebagai alternatif, Kemenkeu mendorong pinjaman lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), special mission vehicle bentukan pemerintah. Daerah berkapasitas fiskal rendah bisa mendapat bunga yang disesuaikan, yang menurut dia mungkin di bawah 6%.
"Jadi walau dibandingkan dengan obligasi negara, rasanya pinjaman ke PT SMI akan lebih menguntungkan dari sisi kekuatan fiskal," kata Nufransa.
Jika daerah tetap memilih obligasi, syaratnya tidak ringan. Di antaranya opini WTP tiga tahun, debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5%, dan batas pinjaman kumulatif di bawah 75% dari syarat pembiayaan utang daerah.
Gubernur NTB: Obligasi Tak Bisa Langsung Dipakai
Dalam hal tersebut, daerah juga harus membentuk unit manajemen yang berhadapan langsung dengan investor, serta mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan.
Persetujuan DPRD disatukan dengan persetujuan rancangan APBD. Pertimbangan diberikan dalam 15 hari kerja, lalu Menteri Keuangan menyetujui dalam 15 hari sejak menerima tembusan pertimbangan.
Kemenkeu turut memaparkan simulasi awal. Pada skenario pinjaman Rp 1 triliun, NTT belum memenuhi batas DSCR, sedangkan ruang fiskal NTB dinilai lebih baik. Dirjen menegaskan hasilnya bukan plafon pinjaman.
Sementara, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengakui obligasi tidak bisa langsung dipakai. "Ini hukum pasar. Nggak mungkin kita mengeluarkan obligasi kalau tidak ada yang mau beli," katanya.
"Kalau underlying-nya kuat, baru kita bisa mengeluarkan obligasi," ujarnya. Pembeli potensial menurut dia adalah investor pariwisata yang berkepentingan pada bandara, pelabuhan, dan jalan. Ia menilai kelebihan dan kekurangan obligasi dibanding pinjaman PT SMI bisa dibahas dalam aturan turunan.