Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 173,21 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Oktober 2026. Program ini tercatat sudah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi anggaran tersebut tercatat dalam laporan pelaksanaan APBN hingga akhir Oktober 2026.
Advertisement
“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp 173,21 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pelaksanaan program MBG terus dibarengi dengan pembenahan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sejak Juli 2026, manajemen baru BGN menjalankan sejumlah reformasi, terutama dalam pengelolaan program serta pengawasan operasional SPPG.
Upaya perbaikan juga dilakukan untuk memastikan makanan bergizi diterima oleh kelompok yang tepat. Salah satunya melalui pemeriksaan langsung di lapangan guna mengevaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat.
Selain itu, BGN telah mengaktifkan 1.500 SPPG yang beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek keamanan pangan. Langkah yang ditempuh antara lain uji coba penyajian makanan secara prasmanan di sekolah, serta pemanfaatan rantai pasok dan tenaga kerja lokal.
“Tingkat keamanan diperhatikan, ada uji coba prasmanan di sekolah, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal digunakan. Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” ujarnya.
Penyaluran KUR Tembus Rp 271,2 Triliun
Selain perkembangan program MBG, Kemenkeu juga melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp 271,2 triliun.
Pembiayaan tersebut disalurkan kepada 4,2 juta debitur, dengan sektor pertanian dan perdagangan menjadi sasaran utama penyaluran kredit.
Realisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka akses permodalan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna mendorong kegiatan usaha yang produktif.