Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mencatatkan realisasi penyaluran pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) sebesar Rp 1,8 triliun kepada 76.000 debitur hingga November 2026. Skema pembiayaan ini dikucurkan untuk mendukung usaha produktif masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, mengungkapkan bahwa pembiayaan tersebut turut berkontribusi pada penyelamatan 187.000 pohon serta menjaga potensi serapan karbon hingga 4.115,6 ton CO2 per tahun.
Advertisement
“BPDLH menekankan agar setiap usaha penerima manfaat tidak selamanya bergantung pada pendekatan hibah, melainkan beralih ke ranah investasi demi menjaga keberlanjutan bisnis dan lingkungan,” ujar Joko di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Joko menjelaskan, BPDLH memprioritaskan pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang menggerakkan kegiatan ekonomi produktif berbasis pelestarian lingkungan. Langkah ini dirancang untuk memperkuat kelembagaan ekonomi lokal dan menciptakan dampak sosial secara berkesinambungan.
Dalam memperluas jangkauan pembiayaan, BPDLH menandatangani perjanjian dengan Kelompok Perhutanan Sosial Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kampung Kuta di Ciamis, Jawa Barat, serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tanaoba Lais Manekat (TLM) Indonesia.
Dorong Peran Perempuan dan Masyarakat Adat
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, menilai pemberdayaan perempuan menjadi pilar utama dalam mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya membuka akses bagi perempuan untuk memimpin kegiatan ekonomi produktif di daerahnya.
“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan, affirmative action sangat dibutuhkan. Perempuan perlu diberi kesempatan untuk menjadi local champion yang memimpin inisiatif kegiatan ekonomi di lingkungan masing-masing,” kata Veronika.
Adapun MHA Kampung Kuta mengelola Hutan Adat Leuweung Gede yang memiliki fungsi ekologis sekaligus nilai adat budaya tinggi. Wakil Ketua MHA Kuta, Didi Sardi, mengapresiasi dukungan dana yang mengalir ke wilayahnya.
“Dukungan pembiayaan ini membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi lokal tanpa meninggalkan adat istiadat dan kelestarian hutan warisan leluhur,” ungkap Didi.
Selain masyarakat adat, BPDLH menggandeng KSP TLM Indonesia sejak 2025 untuk menyalurkan FDB khusus perempuan pelaku usaha mikro. Ketua KSP TLM Indonesia, Zesly Norensah Weysmin Pah, menyebut kolaborasi yang telah memasuki penyaluran ketiga ini mampu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga para anggotanya.
“Kami berterima kasih kepada BPDLH atas kepercayaan mengelola pembiayaan ini. Program ini terbukti meningkatkan kesejahteraan perempuan secara berkesinambungan dengan tetap berlandaskan prinsip pelestarian lingkungan,” tutur Zesly.