Liputan6.com, Paris - Kemajuan teknologi komunikasi tidak serta-merta menjamin kerahasiaan percakapan, bahkan di tingkat kepala negara. Informasi sensitif mengenai kebijakan ekonomi, keamanan, hingga hubungan diplomatik tetap berisiko menjadi sasaran pengawasan intelijen asing.
Kerentanan itu pernah terungkap dalam skandal penyadapan yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Prancis, dua negara yang memiliki hubungan erat dalam bidang pertahanan dan diplomasi. Pada Juni 2015, dokumen rahasia badan intelijen AS, National Security Agency (NSA), mengungkap pengawasan terhadap tiga presiden Prancis: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande.
Advertisement
Dokumen tersebut diperoleh WikiLeaks, organisasi yang dikenal karena mengungkap dokumen rahasia, kemudian dipublikasikan pada 23 Juni 2015 melalui kerja sama dengan Mediapart dan surat kabar Liberation. Mediapart merupakan media daring independen asal Prancis yang berfokus pada jurnalisme investigasi.
Investigasi itu mengungkap lima laporan NSA berklasifikasi sangat rahasia yang berasal dari periode 2006 hingga 2012. Isinya memperlihatkan bagaimana intelijen AS memperoleh informasi mengenai pembicaraan dan rencana kebijakan di lingkungan kepresidenan Prancis.
Salah satu laporan tersebut berkaitan dengan percakapan pada 18 Mei 2012. Baru tiga hari menjabat sebagai Presiden Prancis, Hollande membahas krisis utang Yunani bersama Perdana Menteri Jean-Marc Ayrault.
Saat itu, Yunani menghadapi kesulitan keuangan serius dan muncul kemungkinan negara tersebut meninggalkan zona euro, yakni kelompok negara Eropa yang menggunakan mata uang euro. Jika hal itu terjadi, dampaknya dikhawatirkan meluas ke perekonomian negara-negara Eropa lainnya.
Dalam laporan tertanggal 22 Mei 2012, NSA merangkum pembicaraan Hollande dan Ayrault mengenai rencana pertemuan rahasia di Paris dengan para pemimpin Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), yang ketika itu berada di kubu oposisi terhadap pemerintahan Kanselir Angela Merkel.
Rencana tersebut muncul setelah Hollande bertemu Merkel pada 15 Mei 2012. Menurut ringkasan NSA, Hollande kecewa karena pertemuan itu dinilainya tidak menghasilkan kemajuan berarti dalam menangani persoalan ekonomi Eropa.
Hollande menilai Merkel terlalu terpaku pada kesepakatan disiplin anggaran Eropa dan tidak bersedia mengubah sikapnya mengenai Yunani. Kondisi tersebut membuatnya khawatir terhadap masa depan negara itu.
Pembicaraan yang belum diumumkan kepada publik itu ternyata telah diketahui intelijen AS. Dokumen lain yang diterbitkan dalam investigasi tersebut bahkan memuat nomor telepon sejumlah pejabat di lingkungan kepresidenan Prancis yang menjadi sasaran pengawasan.
Kasus Hollande merupakan salah satu contoh bagaimana NSA memperoleh informasi sensitif dari pemerintahan Prancis. Namun, pengawasan serupa telah terjadi sebelum ia menduduki jabatan presiden.
Pembicaraan Chirac dengan Menteri Luar Negeri Masuk Laporan NSA
Salah satu laporan NSA yang terungkap berasal dari Desember 2006, ketika Jacques Chirac masih menjabat sebagai Presiden Prancis.
Menurut Mediapart, laporan tertanggal 28 Desember 2006 itu merangkum pembicaraan Chirac dengan Menteri Luar Negeri Philippe Douste-Blazy lima hari sebelumnya. Keduanya membahas rencana penunjukan pejabat tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Chirac menginginkan Terje Roed-Larsen, diplomat Norwegia yang berpengalaman menangani persoalan Timur Tengah, memperoleh jabatan wakil sekretaris jenderal PBB atau posisi dengan tanggung jawab setara.
Untuk mengupayakan penunjukan tersebut, Chirac meminta Douste-Blazy menghubungi Ban Ki-moon, yang saat itu telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB tetapi belum resmi menjabat.
Douste-Blazy diminta menyampaikan dukungan terhadap Roed-Larsen dan mencari tahu pandangan Ban Ki-moon mengenai pencalonannya. Chirac memberikan arahan terperinci agar menterinya memahami langkah diplomatik yang harus ditempuh.
Menariknya, laporan NSA tidak hanya mencatat isi pembicaraan tersebut. Analis intelijen AS turut memberikan penilaian mengenai hubungan kerja Chirac dengan Douste-Blazy.
Mereka menduga Chirac memberikan instruksi sangat rinci karena sang menteri sebelumnya beberapa kali mendapat teguran akibat pernyataan yang dianggap tidak tepat atau tidak akurat.
Penjelasan mengenai alasan Chirac memberikan arahan tersebut merupakan dugaan analis NSA, bukan keterangan langsung dari presiden Prancis.
Dokumen ini memperlihatkan bahwa NSA tidak hanya memperoleh informasi mengenai kepentingan diplomatik Prancis di PBB, tetapi turut mencatat cara seorang presiden memberikan instruksi kepada pembantunya.
Dari Krisis Keuangan hingga Palestina, NSA Pantau Pemerintahan Sarkozy
Setelah Sarkozy menggantikan Chirac pada 2007, informasi yang dikumpulkan NSA mencakup persoalan ekonomi global, hubungan intelijen kedua negara, hingga diplomasi Timur Tengah.
Mediapart mempublikasikan tiga laporan NSA dari masa pemerintahan Sarkozy. Laporan pertama, tertanggal 30 Oktober 2008, membahas pandangannya terhadap krisis keuangan global yang saat itu mengguncang perekonomian dunia.
Menurut ringkasan NSA, Sarkozy menyalahkan sejumlah kebijakan AS atas krisis tersebut. Ia merasa memiliki kemampuan untuk mengambil peran penting dalam mencari penyelesaian dan menilai Washington mulai memperhatikan sejumlah sarannya.
Sarkozy bahkan berpandangan bahwa AS tidak lagi menunjukkan kepemimpinan seperti dalam penanganan krisis internasional sebelumnya. Situasi itu dianggap membuka peluang bagi Prancis untuk memimpin upaya mencari jalan keluar.
Namun, Mediapart memberikan catatan penting bahwa sumber informasi dalam laporan Oktober 2008 belum dapat dipastikan. Dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa pandangan Sarkozy diperoleh melalui penyadapan langsung terhadap telepon pribadinya.
Laporan berikutnya, tertanggal 24 Maret 2010, mengungkap persoalan berbeda. Kali ini, pejabat Prancis membahas keinginan AS untuk terus melakukan pengawasan intelijen terhadap negara mereka.
NSA merangkum komunikasi antara Duta Besar Prancis untuk AS, Pierre Vimont, dan penasihat diplomatik Sarkozy, Jean-David Levitte.
Keduanya membicarakan sejumlah persoalan yang akan disampaikan Sarkozy kepada Presiden Barack Obama dalam kunjungannya ke Washington pada akhir Maret 2010.
Salah satu persoalan tersebut adalah rencana kerja sama intelijen bilateral yang belum mencapai kesepakatan. Menurut laporan NSA, Vimont dan Levitte menilai hambatannya berkaitan dengan keinginan Washington untuk tetap dapat mengawasi Prancis.
Dengan demikian, pejabat Prancis telah menyadari adanya persoalan pengawasan intelijen AS terhadap negara mereka. Pembicaraan mengenai keberatan tersebut justru tercatat dalam laporan NSA.
Setahun kemudian, informasi yang dikumpulkan NSA menjangkau upaya diplomasi Prancis dalam konflik Israel dan Palestina.
Laporan tertanggal 10 Juni 2011 memuat pembicaraan Sarkozy dengan Menteri Luar Negeri Alain Juppe pada 7 Juni 2011. Keduanya membahas rencana Prancis untuk menghidupkan kembali perundingan damai langsung antara Israel dan Palestina.
Menurut ringkasan NSA, Sarkozy mempertimbangkan kemungkinan mengajak Presiden Rusia Dmitry Medvedev menjalankan inisiatif bersama tanpa melibatkan AS.
Langkah itu menjadi salah satu pilihan diplomatik Prancis dalam upaya mendorong kembali perundingan yang mengalami kebuntuan.
Pilihan lainnya adalah memberikan ultimatum kepada Obama mengenai persoalan pembentukan negara Palestina. Sarkozy mempertimbangkan tekanan diplomatik agar Washington mendukung upaya menghidupkan kembali perundingan damai.
Laporan tersebut mencatat bahwa jika dukungan AS tidak diperoleh, Prancis dapat mengambil sikap berbeda dari Washington dalam pembahasan mengenai negara Palestina di PBB pada September 2011.
Namun, dokumen NSA itu merekam pilihan yang masih dipertimbangkan Sarkozy, bukan bukti bahwa seluruh rencana tersebut kemudian dilaksanakan.
Pengungkapan ini menunjukkan bahwa NSA memperoleh informasi mengenai strategi diplomatik Prancis, termasuk langkah yang masih dibahas secara internal sebelum menjadi kebijakan resmi.
Prancis Protes Penyadapan, Obama Berikan Jaminan
Ketika Mediapart dan Liberation mempublikasikan dokumen NSA pada 23 Juni 2015, pemerintah Prancis bereaksi keras.
Reuters melaporkan bahwa sehari kemudian Hollande menggelar rapat darurat bersama para menteri dan pejabat pertahanan untuk membahas pengungkapan tersebut.
Pemerintah Prancis menilai pengawasan terhadap komunikasi para pemimpinnya tidak dapat diterima, terlebih karena dilakukan oleh AS, negara yang selama ini menjadi mitra dekat dalam kerja sama keamanan.
Kementerian Luar Negeri Prancis memanggil Duta Besar AS, Jane Hartley, untuk meminta penjelasan. Istana Elysee menegaskan bahwa Prancis tidak akan menoleransi tindakan yang mengancam keamanan dan kepentingan nasionalnya.
Pada 24 Juni 2015, Obama berbicara melalui telepon dengan Hollande untuk membahas skandal tersebut.
Menurut pernyataan resmi Gedung Putih, Obama menegaskan bahwa AS telah mematuhi komitmen yang diberikan kepada Prancis pada akhir 2013 untuk tidak menargetkan komunikasi presiden negara tersebut.
Washington menyatakan komitmen itu akan terus dipertahankan. Namun, pernyataan Gedung Putih tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai kegiatan pengawasan yang terjadi sebelum jaminan tersebut diberikan.
Dalam konferensi pers di Brussel pada 25 Juni 2015, Hollande menjelaskan bahwa pemerintah AS sebenarnya telah menyampaikan komitmen untuk menghentikan praktik pengawasan sejak November 2013.
Jaminan itu kembali ditegaskan Obama ketika Hollande melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington pada Februari 2014.
Berdasarkan transkrip resmi Istana Elysee, Hollande menyatakan bahwa pelanggaran terhadap komitmen tersebut akan menjadi persoalan serius bagi hubungan kedua negara.
Ia berencana mengirim koordinator intelijen Prancis ke Washington untuk memastikan bahwa jaminan penghentian pengawasan terhadap komunikasi presiden benar-benar dipatuhi.
Dengan demikian, perhatian pemerintah Prancis tidak hanya tertuju pada kegiatan penyadapan yang telah terungkap, tetapi pada kepastian bahwa praktik serupa tidak berlanjut setelah AS memberikan jaminan.
Skandal Penyadapan Meluas ke Sektor Ekonomi Prancis
Enam hari setelah pengungkapan awal, skandal tersebut berkembang ke bidang ekonomi. Pada 29 Juni 2015, Mediapart dan Liberation menerbitkan dokumen tambahan yang menunjukkan bahwa pengawasan NSA tidak terbatas pada lingkungan kepresidenan Prancis.
Menurut investigasi lanjutan kedua media tersebut, komunikasi dua mantan menteri ekonomi Prancis, Francois Baroin dan Pierre Moscovici, turut menjadi sasaran pengawasan intelijen AS.
Sejumlah pejabat pemerintah yang menangani urusan perdagangan dan kebijakan ekonomi turut menjadi perhatian NSA.
Dokumen lain yang dipublikasikan mengungkap instruksi intelijen AS untuk mengumpulkan informasi mengenai kontrak ekspor perusahaan Prancis.
Informasi yang menjadi sasaran mencakup rencana kontrak, negosiasi, studi kelayakan, serta investasi perusahaan Prancis dalam proyek-proyek di luar negeri.
Bidang yang menjadi perhatian cukup luas, mulai dari telekomunikasi, energi, transportasi, lingkungan, hingga kesehatan.
Reuters melaporkan bahwa salah satu dokumen NSA menyebut kontrak senilai 200 juta dolar AS atau lebih sebagai salah satu kriteria pengumpulan informasi. Proyek bernilai lebih kecil pun dapat menjadi perhatian apabila dianggap memiliki kepentingan khusus bagi negara tempat proyek tersebut dilaksanakan.
Dokumen itu menunjukkan bahwa kegiatan bisnis perusahaan Prancis memiliki nilai bagi kepentingan intelijen AS.
Meski demikian, laporan yang dipublikasikan tidak membuktikan bahwa pengawasan tersebut secara langsung menyebabkan perusahaan Prancis kehilangan kontrak atau mengalami kerugian komersial tertentu.
Selain memperluas cakupan skandal, pengungkapan itu memunculkan pertanyaan mengenai keamanan sarana komunikasi pemerintah Prancis.
Bagaimana NSA memperoleh informasi rahasia tersebut? Apakah badan intelijen AS berhasil menembus perangkat komunikasi aman milik negara, atau memperoleh informasi melalui jalur komunikasi lain?
Pertanyaan itu menjadi penting karena dokumen yang dipublikasikan tidak menjelaskan secara lengkap metode pengumpulan informasi dalam setiap kasus.
Pemerintah Prancis kemudian memberikan penjelasan melalui jawaban tertulis kepada Majelis Nasional yang dipublikasikan pada 7 Juni 2016.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengungkapan WikiLeaks tidak membuktikan NSA berhasil menyadap jaringan komunikasi aman negara maupun perangkat telepon terenkripsi bernama TEOREM.
TEOREM merupakan perangkat komunikasi khusus yang digunakan pejabat Prancis untuk melindungi percakapan sensitif. Sistem enkripsi pada perangkat tersebut dirancang agar isi komunikasi tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang.
Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa badan intelijen dengan kemampuan besar dapat mengakses komunikasi melalui perangkat telekomunikasi komersial, termasuk telepon tetap dan telepon seluler biasa.
Karena itu, salah satu langkah yang diambil setelah pengungkapan skandal adalah mendorong pejabat yang sudah memiliki perangkat TEOREM agar benar-benar menggunakannya untuk komunikasi rahasia.
Pemerintah mengambil langkah untuk mempermudah penggunaan perangkat tersebut, memperbaiki prosedur keamanan, serta mempercepat pengembangan teknologi penggantinya.
Langkah itu menunjukkan bahwa keamanan komunikasi tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem enkripsi, tetapi pada kedisiplinan pengguna dalam memilih sarana komunikasi yang sesuai.
Skandal penyadapan yang terungkap pada 2015 memperlihatkan bahwa informasi sensitif dari tiga pemerintahan Prancis telah masuk ke laporan intelijen AS, meskipun metode pengumpulan setiap informasi tidak seluruhnya diketahui.
Bagi Prancis, kasus tersebut menjadi pengingat bahwa hubungan dekat antarnegara tidak otomatis menjamin kerahasiaan komunikasi. Bahkan ketika dua negara menjalin kerja sama keamanan, perlindungan informasi rahasia tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintahan.