Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog mengecek langsung sekitar 2.000 mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di seluruh Indonesia menyusul adanya temuan pengoplosan dan pengemasan ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa seluruh pimpinan cabang dan pimpinan wilayah diminta turun ke lapangan secara simultan. Total ada sekitar 554 kantor cabang Bulog di seluruh Indonesia.
Advertisement
"Saya perintahkan satu kantor cabang mengecek sekitar 4 RPK, jadi kalau dikali 554 cabang, ada sekitar 2.000 RPK yang diperiksa hari ini," kata Rizal di sela-sela pengecekan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Orang nomor satu di Perum Bulog tersebut ikut mengecek beberapa RPK di Jakarta, di antaranya RPK Dapur Budhe di Kramat Jati dan RPK Master Jaya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di kedua lokasi tersebut, Rizal tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran. Kedua RPK kedapatan menjual beras SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pengadaannya tidak berlebihan. Rizal juga memastikan legalitas setiap RPK berjalan sesuai aturan.
"Sekaligus untuk melihat secara langsung bagaimana teknis mereka berjualan di lingkungan masyarakat. Syukur alhamdulillah, tadi tidak ditemukan hal-hal aneh dan semua sudah sesuai prosedur," tutur Rizal.
Antisipasi Oknum Nakal Oplos Beras SPHP
Pengecekan mitra Bulog secara serentak ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan ratusan ton beras SPHP yang dioplos dan dikemas ulang.
"Seluruh Indonesia melakukan hal yang sama, pengecekan RPK-RPK ini supaya tidak ada oknum yang nakal lagi," ujar Rizal dalam perjalanan mengecek RPK di wilayah Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dia mengungkapkan, langkah cepat diambil usai ditemukannya kasus pengoplosan beras SPHP di Jakarta Timur. Bulog langsung membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menelusuri RPK di berbagai wilayah, utamanya memastikan kesesuaian izin dan volume pengadaan beras SPHP.
"Oleh karena itu, berhitung mulai hari ini seluruh jajaran Bulog melaksanakan operasi, mengecek seluruh RPK yang pesanan berasnya melebihi kuantum," ucap Rizal.
Telusuri Pelanggaran dan Transaksi Mencurigakan
Aturan pembelian beras SPHP melalui aplikasi Klik SPHP membatasi pembelian maksimal mitra RPK sebanyak 2 hingga 4 ton.
"Satu RPK itu maksimal 2–4 ton. Nah, kalau dalam satu minggu bisa 3–4 kali pesan, itu ada indikasi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sedang didalami oleh teman-teman di lapangan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk mencegah penyalahgunaan beras pemerintah," jelasnya.
Rizal juga meminta masyarakat aktif melaporkan dugaan pelanggaran penjualan beras SPHP. "Apabila ada oknum internal Bulog yang melakukan pelanggaran, jangan segan-segan lapor ke Bulog," tegas dia.
Sanksi Tegas: Pemutusan Kemitraan dan Proses Hukum
Ahmad Rizal Ramdhani memastikan mitra RPK yang kedapatan mengoplos beras SPHP akan langsung dicabut izinnya dan diproses secara hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Sanksi tegas ini menyusul temuan 600 ton beras SPHP yang dioplos dan dikemas ulang dengan label premium serta merek berbeda. Pelaku diketahui merupakan pihak swasta yang membeli beras SPHP dari Bulog.
"Oknum tersebut otomatis sesuai perjanjian RPK, apabila melanggar akan diproses hukum oleh pihak berwajib dan izin RPK-nya langsung diberhentikan," tegas Rizal di kawasan Kalibata, Jakarta.