Liputan6.com, Jakarta - Usulan pajak miliarder di California, Amerika Serikat (AS), menerima penolakan dari kelompok pengusaha kaya dan industri teknologi menjelang pemungutan suara pada 3 November 2026.
Kelompok itu mengumpulkan lebih dari US$ 300 juta atau Rp 5,4 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 18.130) demi menggagalkan kebijakan yang mengusulkan pajak satu kali sebesar 5% atas aset para miliarder.
Advertisement
Sementara itu, para pendukung baru mengumpulkan sekitar US$ 32 juta atau Rp 580 miliar. Perbedaan dana tersebut membuat kampanye penolakan memiliki sumber daya lebih besar untuk menyebarkan iklan dan menjangkau pemilih.
Profesor ekonomi di University of California, Berkeley, Brian Galle, yang ikut menyusun usulan pajak tersebut, mengatakan materi kampanye penentang memuat informasi yang tidak sesuai dengan rancangan kebijakan. Salah satu selebaran menyebut pajak itu bisa dikenakan kepada siapa saja, termasuk atas tabungan pensiun masyarakat umum.
"Saya merasa seperti berada di realitas alternatif Alice in Wonderland," kata relawan kelompok Patriotic Millionaires, Ashley Craig, yang mendukung pajak tersebut.
Ia mengaku kerap menemukan informasi yang keliru saat mendatangi rumah warga dan menghubungi pemilih untuk menjelaskan kebijakan itu.
"Mereka sering mengatakan kepada saya bahwa ada ketentuan tersembunyi yang memungkinkan semua orang dikenai pajak, dan itu tidak sepenuhnya benar," ujar Craig, mengutip Al Jazeera, Selasa (27/10/2026).
Usulan bernama Proposition 40 itu akan diputuskan melalui pemungutan suara pada 3 November mendatang. Besarnya dana yang dikeluarkan kelompok miliarder untuk menentang kebijakan tersebut menjadikan pemungutan suara ini salah satu kampanye referendum paling mahal di AS, menurut profesor ilmu politik di Sonoma State University, David McCuan.
Perdebatan Pajak Miliarder Membelah Partai Demokrat
Sejumlah pengusaha teknologi, termasuk pendiri Google Sergey Brin, pendiri DoorDash Tony Xu, salah satu pendiri Stripe Patrick Collison, serta sejumlah investor modal ventura, termasuk John Doerr, Michael Moritz, dan Vinod Khosla, ikut menentang pajak tersebut.
Profesor bisnis dan kebijakan publik di Haas School of Business, University of California, Francesco Trebbi, menyoroti pengaruh kekayaan terhadap proses politik.
"Ini membuat Sergey Brin memiliki suara politik yang jauh lebih besar," kata Trebbi.
"Ini adalah Sergey Brin melawan jutaan warga California. Hal ini membuat orang kehilangan kepercayaan terhadap sistem," ia menambahkan.
Meski Partai Demokrat California mendukung usulan pajak itu, Gubernur Gavin Newsom menolaknya. Kandidat gubernur dari Partai Demokrat, Xavier Becerra, bersama mantan anggota Kongres Katie Porter juga menentang kebijakan tersebut.
Newsom menyebut rancangan pajak itu "disusun dengan buruk". Ia memperingatkan kebijakan tersebut bisa merugikan California apabila para miliarder memindahkan tempat tinggal mereka keluar negara bagian. Menurut para pengusul kebijakan, total kekayaan para miliarder yang menjadi sasaran pajak diperkirakan mencapai US$ 2,3 triliun atau Rp 41.694 triliun.
Sementara, kelompok penentang mendukung dua usulan lain. Salah satunya, pelarangan pajak negara bagian baru atas properti pribadi atau pajak yang berlaku surut. Usulan lainnya meminta auditor negara bagian menilai dampak keuangan suatu kebijakan pajak sebelum pemungutan suara. Jika kedua usulan itu disetujui dengan suara lebih banyak daripada Proposition 40, pajak miliarder dapat digagalkan meskipun memperoleh suara mayoritas.
Hasil Pemungutan Suara Belum Pasti
Direktur Survei Public Policy Institute of California Mark Baldassare mengatakan, "Hanya sekitar sepertiga dari inisiatif warga seperti ini yang berhasil. Jadi, beban ada pada pihak yang mendukungnya." Ia menambahkan bahwa dukungan pemilih bisa berkurang apabila mereka belum sepenuhnya yakin.
Namun, kepala staf serikat pekerja kesehatan SEIU, Suzane Jiminez, yang turut mengusung usulan pajak tersebut, menyatakan pihaknya optimis.
"Kami merasa yakin akan memperoleh suara yang dibutuhkan. Ketika pemilih melihat para miliarder mendanai iklan, mereka bisa melihat maksud di baliknya," kata Jiminez.
Ia mengatakan sekitar 3.000 relawan telah turun ke lapangan beberapa pekan terakhir untuk mendatangi rumah warga dan membagikan selebaran penjelasan. "Para tokoh Demokrat tidak mewakili anggota biasa dalam persoalan ini. Para anggota justru mendukung kami," ia menambahkan.
McCuan menilai besarnya dana yang dikeluarkan untuk menggagalkan kebijakan tersebut sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi pendukung pajak. "Kelompok progresif bisa menang dengan cara kalah," ujar dia.
Ia menuturkan, mereka dapat menggunakan kegagalan kebijakan itu untuk mengkritik kelompok moderat dan perusahaan teknologi besar.