Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump semakin gencar melancarkan serangan bernuansa anti-muslim terhadap Abdul El-Sayed, kandidat Senat dari Partai Demokrat. Trump bahkan mengklaim perayaan Natal bisa terancam jika dokter berpandangan progresif itu memenangi pemilihan.
Trump melontarkan pernyataan tersebut saat berkampanye di Port Huron, Michigan, pada Minggu (25/10/2026), untuk menggalang dukungan bagi kandidat Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu AS pada 3 November.
Advertisement
Dalam pidatonya, Trump menyampaikan sejumlah tuduhan tanpa bukti terhadap El-Sayed, termasuk menyebutnya sebagai seorang "jihadis".
"Dia akan menjadi satu-satunya senator yang harus melewati detektor logam sebelum diizinkan masuk ke Senat," kata Trump merujuk kepada El-Sayed, seperti dikutip dari Al Jazeera.
"Saya mau dia harus melewati pemeriksaan dengan detektor logam."
El-Sayed merupakan warga negara AS kelahiran AS dan mantan pejabat kesehatan masyarakat. Ia bersaing dengan kandidat Partai Republik, Mike Rogers, untuk memperebutkan kursi Senat dari Michigan dalam pemilu paruh waktu pada 3 November 2026.
Kursi tersebut saat ini dipegang oleh Senator Demokrat Gary Peters, yang akan pensiun.
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump berulang kali menyerang El-Sayed dengan menyinggung identitasnya sebagai seorang muslim. Ia bahkan menyebut nama kandidat Demokrat tersebut secara keliru sebagai "Mohammed".
Serangan itu semakin tajam dalam kampanye pada Minggu. Trump menuduh El-Sayed ingin menerapkan hukum syariah di AS, meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
"Jadi, Abdul juga ingin negara kita menerapkan hukum syariah. Kalau dia sampai berhasil melakukannya, dia seharusnya menjadi orang pertama yang diadili. Saya akan menjadi saksi," kata Trump, yang tampaknya membayangkan El-Sayed diadili berdasarkan hukum agama.
Trump menuduh pula El-Sayed memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan politik yang berasal dari Mesir.
"Saya berada di sini untuk mencegah seorang jihadis anggota Ikhwanul Muslimin menjadi senator AS," ujar Trump.
Pernyataan tersebut disambut sejumlah peserta kampanye yang beberapa kali meneriakkan kata "pengkhianat" ketika nama El-Sayed disebut.
Trump kemudian mengaitkan kemungkinan kemenangan El-Sayed dengan ancaman masuknya kelompok ekstremis ke AS. Ia bahkan mengklaim situasi tersebut dapat membuat masyarakat AS tidak lagi bisa merayakan Natal.
"Jika Abdul dan Partai Demokrat menang, mereka akan membuka pintu selebar-lebarnya dan mengundang gerombolan jihadis ke negara kita, menciptakan mimpi buruk berupa kekerasan dan teror sampai-sampai kalian bahkan tidak bisa lagi merayakan Natal," kata Trump.
Tidak ada bukti bahwa El-Sayed pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin ataupun organisasi asing lainnya. Mantan pejabat kesehatan masyarakat itu juga telah berjanji untuk menjunjung tinggi Konstitusi AS.
Tuduhan serupa pun dilontarkan Rogers, yang tampil bersama Trump dalam kampanye tersebut. Kandidat Partai Republik itu mengaitkan El-Sayed dengan Ikhwanul Muslimin, gerakan politik asal Mesir yang ditetapkan AS sebagai kelompok "teroris" pada 2026.
Rogers turut menuding El-Sayed memiliki hubungan dengan Democratic Socialists of America (DSA), organisasi politik berhaluan kiri di AS. Namun, El-Sayed bukan anggota organisasi tersebut.
"Kandidat yang berafiliasi dengan DSA ini juga menerima banyak uang dari organisasi-organisasi yang mendukung Ikhwanul Muslimin, Hamas, dan Hizbullah," kata Rogers tanpa menyertakan bukti.
Sikap Rogers terhadap Ikhwanul Muslimin sendiri pernah berbeda. Ketika masih menjadi anggota DPR AS pada 2012, ia memberikan suara untuk melanjutkan bantuan AS kepada Mesir yang saat itu dipimpin Presiden Mohamed Morsi, tokoh dari Ikhwanul Muslimin.
Sementara itu, penggunaan sentimen anti-muslim dalam kampanye politik bukan hal baru bagi Trump.
Pada 2015, ketika pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, Trump menyerukan larangan menyeluruh bagi umat muslim untuk memasuki AS.
Kurang dari dua tahun kemudian, setelah menjabat sebagai presiden, ia menandatangani perintah eksekutif yang membatasi sementara perjalanan dari sejumlah negara mayoritas muslim. Kebijakan tersebut kemudian dikenal sebagai muslim ban.
Abdul El-Sayed Tanggapi Serangan Trump
Menanggapi serangan Trump, El-Sayed menilai tuduhan yang menyasar identitas agama dirinya sebagai upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang dihadapi AS.
Dalam konferensi pers di Detroit pada Senin (26/10), El-Sayed menyebut serangan tersebut sebagai "pengalihan perhatian dan tipu daya yang sama sekali tidak didukung bukti".
Ia menilai Trump sengaja mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kenaikan harga bensin dan perang melawan Iran.
"Mereka tidak punya sesuatu untuk disampaikan tentang cara menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kalian. Mereka tidak membicarakan kalian," kata El-Sayed merujuk kepada Partai Republik.
"Mereka tidak membicarakan harga bensin atau kebutuhan sehari-hari kalian. Mereka tidak membicarakan udara bersih atau air bersih. Mereka tidak membicarakan hal-hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan. Mengapa? Karena Donald Trump telah menciptakan persoalan-persoalan tersebut," lanjutnya.
El-Sayed turut menanggapi kebiasaan Trump mengejek namanya dan menyebutnya secara keliru sebagai "Mohamed".
"Nama dan agama saya bukan alasan kalian tidak mampu membeli bensin, bukan alasan kalian tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari, bukan alasan kalian tidak mampu membayar sewa atau cicilan rumah, dan bukan alasan kalian tidak bisa berobat ke dokter," tegasnya.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan ABC News pada 20 Oktober, El-Sayed juga menyinggung penggunaan identitas agama sebagai sasaran serangan politik.
"Mereka pikir bisa menggunakan nama dan agama saya untuk mengalihkan perhatian kita dari kenyataan bahwa kita tidak mampu membeli bensin dan kebutuhan sehari-hari," kata El-Sayed.
El-Sayed menyatakan dirinya lebih berfokus pada persoalan dalam negeri, terutama upaya menurunkan biaya hidup dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.