Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia terlalu baik dalam menjaga hubungan antarnegara, termasuk menghormati kontrak ekspor gas dengan negara mitra. Namun, Bahlil meminta negara lain juga menghargai kepentingan Indonesia di tengah kebutuhan energi domestik.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap mematuhi perjanjian ekspor gas ke Singapura meski mengurangi pasokan sebesar 31 juta British thermal unit per hari (million British thermal unit per day/MMBTUD). Pengurangan tersebut setara sekitar 8 persen dari total ekspor gas pipa Indonesia ke negara tersebut yang mencapai 409,55 MMBTUD.
Advertisement
"Indonesia ini terlalu baik. Terlalu baik. Menghargai kontrak, tapi hargai juga dong hubungan antarnegara. Harus sama-sama menghargai," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Bahlil menjelaskan, pengurangan pasokan gas tersebut masih berada dalam batas minimum ekspor yang disepakati dalam kontrak. Pemerintah mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk pasokan gas bagi pembangkit listrik dan bahan baku industri.
Menurut Bahlil, penyesuaian pasokan juga berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas produksi dan penurunan produksi di sejumlah sumur gas. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan kebutuhan dalam negeri tanpa mengabaikan kewajiban kontraktual kepada negara mitra.
Prinsip Kesetaraan dan Saling Menghormati
Bahlil menekankan bahwa hubungan antarnegara harus berlandaskan prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Ia meminta negara mitra tidak hanya menuntut Indonesia mematuhi kontrak, tetapi juga menghargai kepentingan nasional Indonesia.
"Jangan ajarin Indonesia tentang komitmen untuk menjaga dan menghargai kontrak," kata Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026 tentang pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Bahlil menyebut aturan tersebut membuka mekanisme pengadaan antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).
Melalui mekanisme baru tersebut, Badan Layanan Umum (BLU) akan menangani pengadaan dan menyalurkan kebutuhan kepada Pertamina. Pemerintah berharap skema itu memberikan keleluasaan dalam mencari sumber pasokan energi alternatif di tengah ketidakpastian geopolitik.
Bahlil menyebut Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan sekitar 80 persen kebutuhan LPG. Sementara itu, Indonesia telah menghentikan impor solar dan memenuhi kebutuhan komoditas tersebut melalui produksi dalam negeri.
Pasokan Energi Jangka Panjang
Pemerintah juga menjajaki kerja sama pasokan energi jangka panjang dengan sejumlah negara, termasuk India dan China. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik.
Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Meski kenaikan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi, pemerintah akan mengevaluasi perkembangan harga dan kebutuhan anggaran secara berkala.
"Yang penting bagi saya, kepentingan negara kita lebih di atas segala hal lainnya," ujar Bahlil.