Bahlil Kaji Pembangunan PLTN di Batam hingga Halmahera

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ungkap studi kelayakan PLTN kini menyasar Batam hingga Halmahera sebelum diputuskan negara mitranya.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 26 Oktober 2026, 15:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Dok Kementerian ESDM)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai serius mengkaji rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Batam (Kepulauan Riau), Halmahera, Kalimantan, hingga Sumatera. Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih menghitung tingkat kelayakan dari lokasi-lokasi potensial tersebut sebelum mengambil keputusan akhir.

"Untuk nuklir, lokasi yang masih dalam studi antara lain di Kepri, tepatnya di Batam, untuk mendorong ketahanan energi kita. Ini semua masih dalam tahap perhitungan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers ketahanan energi di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).

Bahlil menjelaskan, penentuan lokasi pasti pembangunan PLTN baru akan diputuskan setelah seluruh rangkaian studi kelayakan (feasibility study/FS) rampung.

"Kita kaji dulu dan sedang kita pertimbangkan. Kalau sudah lolos FS-nya, baru kita eksekusi," tegas Bahlil.

Buka Peluang Kolaborasi dengan Negara Lain

Ilustrasi PLTN. Freepik

Selain mematangkan studi kelayakan, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang sudah memiliki teknologi maju serta pengalaman matang dalam mengoperasikan tenaga nuklir. Meski begitu, Bahlil belum membeberkan negara mitra yang akan digandeng maupun target jadwal konstruksi PLTN tersebut. 

Di samping rencana pengembangan energi nuklir, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kontrak pasokan energi nasional dengan harga yang kompetitif.

Ia mencontohkan harga gas yang disalurkan Indonesia ke negara mitra masih terjaga di bawah US$ 20 per MMBtu, meski indeks harga acuan global sedang melonjak. Langkah ini dilakukan demi menjaga hubungan baik antarnegara berbasis prinsip saling menghormati dan pemenuhan komitmen bersama.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya